Berita Surabaya

Plt Dindik Jatim Terima Perwakilan Wali Murid yang Demo Sistem Zonasi PPDB di Grahadi

Plt Kepala Dinas Pendidikan, Hudiyono, menerima wali murid yang melakukan untuk rasa terkait sistem zonasi PPDB di depan Gedung Grahadi

Plt Dindik Jatim Terima Perwakilan Wali Murid yang Demo Sistem Zonasi PPDB di Grahadi
TribunJatim.com/Sofyan Arif Candra Sakti
Unjuk rasa para wali murid di depan Gedung Grahadi yang menolak sistem zonasi PPDB 2019 

SURYA.co.id | SURABAYA - Plt Kepala Dinas Pendidikan, Hudiyono, menerima perwakilan orangtua dan wali murid yang melakukan untuk rasa terkait sistem zonasi PPDB di depan Gedung Grahadi, Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Rabu (19/6/2019).

Sekitar 20 orang diterima oleh Hudiyono di dalam Gedung Negara Grahadi untuk menerima aspirasi yang ingin disampaikan oleh para pengunjuk rasa. Hudiyono didampingi Sukaryanto, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk Sidoarjo Surabaya.

Sementara itu di depan Gedung Negara Grahadi, unjuk rasa masih terus berlangsung. Mereka menuntut agar sistem zonasi PPDB dievaluasi dan dihapuskan.

Video - Wali Murid Geruduk Dindik Surabaya, Keluhkan Zonasi PPDB SMP yang Dianggap Amburadul

Ratusan Wali Murid Demo PPDB SMP Sistem Zonasi, Hentikan Mobil Plat Merah & Tuntut Ketemu Gubernur

Orangtua Pendaftar PPDB Geruduk Dindik Surabaya Lagi, Juga Lakukan Aksi di Balai Kota dan Grahadi

Spanduk dan banner dengan berbagai tulisan dibawa oleh para pengunjuk rasa.

Seperti 'Sistem PPDB SMA Jatim Carut Marut Harap Hentikan Segera', 'Jangan Korbankan Anak untuk Aturan Yang Gak Jelas', 'Ganti Mendikbud Secepatnya', dan lainnya.

Humas Kompak (Komunitas Orang Tua Peduli Pendidikan Anak SMP se Surabaya), Nila Sawitri, mengatakan spirit dari zonasi PPDB tersebut sebenarnya sudah bagus, namun belum siap.

"Perangkinganya masih awut-awutan, walaupun dekat dengan sekolah tapi ternyata masih terlempar. Jumlah penduduk yang berada di sekitar sekolah tersebut juga tidak berimbang dengan jumlah sekolah yang ada," ucap Nila.

Nila pun menuntut agar membatalkan atau menunda dulu sistem zonasi PPDB sampai pemerataan, mutu sekolah, sarana dan prasarana, sampai jumlah sekolah dalam zona sebanding dengan jumlah siswa yang akan sekolah.

"Syarat sistem tahun lalu sudah bagus dan baik-baik saja. Kenapa kalau sudah bagus sistem ini harus diubah," ucapnya.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved