Gara-gara Sistem Zonasi dalam PPDB, Adif Bingung Harus Sekolah di Mana

"Tak hanya bingung, saya juga sedih. Setiap kali anak saya tanya sekolah di mana, saya hanya bisa jawab sabar ya nak, sedang kita usahakan,"

Gara-gara Sistem Zonasi dalam PPDB, Adif Bingung Harus Sekolah di Mana
TribunJatim.com/Sofyan Arif Candra Sakti
Unjuk rasa para wali murid di depan Gedung Grahadi yang menolak sistem zonasi PPDB 

SURYA.co.id | SIDOARJO - Adif baru lulus dari SMPN 1 Sidoarjo. Sejak lama, dia mengidam-idamkan bisa sekolah di SMAN 1 Taman, berjarak sekitar 5 Km dari rumahnya di Desa Kramatjegu Trosobo, Taman, Sidoarjo.

Tapi sampai sekarang, dia dan keluarganya masih bingung harus sekolah di mana. Karena tempat tinggalnya itu terhitung jauh dari sekolah SMA negeri.

"SMAN 1 Taman jaraknya 5 Km, ke SMAN Wonoayu juga sekitar 5 Km, kemudian di SMAN Krian juga jaraknya sekitar itu. Jelas kan sulit, wong yang jaraknya 1 Km saja sudah kesulitan dan banyak yang tidak bisa masuk," keluh Naomi Putri, ibunda Adif, Rabu (19/6/2019).

Mereka sudah dapat PIN, tapi bingung mau dipakai daftar ke mana, dengan alasan itu. "Benar-benar membingungkan sistem zonasi dalam penerimaan siswa didik baru (PPDB) sekarang ini," tambahnya.

Tak Diterima di SMP Negeri, Yudha Terpaksa Sekolah SMP Swasta

Orangtua Murid di Jember Keluhkan Sistem Zonasi Dalam PPDB 2019

Hendak sekolah swasta, keluarga ini juga bingung karena merasa belum ada sekolah swasta yang dirasa cocok.

"Tak hanya bingung, saya juga sedih. Setiap kali anak saya tanya sekolah di mana, saya hanya bisa jawab sabar ya nak, sedang kita usahakan. Kalau memang tetap tidak bisa, harus legowo sekolah di mana saja," lanjutnya lirih.

Beberapa upaya sudah ditempuh keluarga ini, termasuk dengan mendatangi kantor cabang Dinas Pendidikan Jatim di Sidoarjo. Tapi semua belum ada hasil.

Pihak dinas hanya menjawab bahwa mereka cuma sebagai pelaksana. Tidak ada solusi apa-apa yang bisa diterima keluarga ini untuk sekolah anaknya.

"Bukan hanya kami, banyak teman-teman lain juga merasakan hal serupa. Ini karena program baru dan sosialisasinya juga kami rasa sangat kurang," timpal Dicky Andreas, ayah Adif.

Banyak daerah yang jauh dari sekolah, sehingga dengan sistem zonasi ini, bingung mencari sekolahan untuk anaknya. Ke mana-mana tidak bisa diterima.

Pihaknya menilai, Pemprov Jatim atau Pemkab Sidoarjo harus proaktif dengan kondisi ini. Harusnya, sistem pendidikan tidak semua terpusat dari pemerintah pusat karena beda daerah beda kondisinya.

"Kenapa tidak model otonomi daerah, kan setiap daerah beda kondisinya. Sistem baru ini jelas-jelas sangat merugikan banyak warga seperti kami," keluh dia.

Penulis: M Taufik
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved