Forum Kepala Desa di Sidoarjo Minta Sistem Zonasi Dihentikan

Forum Komunikasi Kepala Desa / Kelurahan (FKKDK) Kecamatan Krian, Sidoarjo meminta agar penerapan sistem zonasi dalam PPDB dihentikan.

Forum Kepala Desa di Sidoarjo Minta Sistem Zonasi Dihentikan
SURYA.co.id/Ahmad Zaimul Haq
Ratusan orang tua wali murid dalam Komunitas Orang Tua Peduli Pendidikan Anak SMP Se- Surabaya (KOMPAK) melakukan protes sistem PPDB Zonasi yang dianggap tidak adil di depan Gedung Grahadi, Rabu (19/6/2019). 

SURYA.co.id | SIDOARJO - Penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) juga mendapat respon dari sejumlah kepala desa (Kades) di Sidoarjo.

Melalui surat resminya, Forum Komunikasi Kepala Desa / Kelurahan (FKKDK) Kecamatan Krian, Sidoarjo meminta agar penerapan sistem zonasi dalam PPDB dihentikan.

"Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat kordinasi atau pertemuan kepala desa dan kelurahan se Kecamatan Krian," ujar Kunadi, Ketua FKKDK Krian, Rabu (19/6/2019).

Dalam surat ini, tertulis permohonan kepada Bupati Sidoarjo agar mengehentikan sistem zonasi pada PPDB untuk SMP, SMA dan SMK tahun 2019.

PPDB Sistem Zonasi Tuai Protes, Banyak Anak Sidoarjo Terancam Tidak Bisa Sekolah

Gara-gara Sistem Zonasi dalam PPDB, Adif Bingung Harus Sekolah di Mana

Tak Diterima di SMP Negeri, Yudha Terpaksa Sekolah SMP Swasta

Alasannya, itu merampas kebebasan anak untuk memilih sekolah sesuai cita-citanya, sangat tidak mendidik dan tidak bermutu, gara-gara rumah dekat nilai jelek bisa masuk sekolah negeri, sistem dibuat rumit dengan mengorbankan anak didik.

Alasan lain adalah anak dengan nilai bagus dan berprestasi tidak bisa masuk sekolah, banyak merugikan wali murid yang jauh dari sekolah, sistem ini bisa membunuh karakter sehingga anak malas belajar, berpotensi terbitnya surat domisili yang tidak sesuai, serta beberapa alasan lain yang totalnya ada 11 item.

Surat tersebut juga ditembuskan ke Dinas Pendidikan Sidoarjo, dan sudah diketahui beberapa pihak. Termasuk Komisi D DPRD Sidoarjo, dan beberapa kalangan lain telah mendapat kabar tentang surat ini.

"Benar, memang ada surat itu. Kami juga sudah mengetahuinya. Dan menurut kami, itu merupakan bentuk akumulasi dari berbagai persoalan di masyarakat terkait diberlakukannya sistem zonasi," kata Bangun Winarso, anggota Komisi D DPRD Sidoarjo.

Masyarakat banyak yang bingung dengan kondisi ini sehingga mereka mengadu ke berbagai pihak. Seperi ke DPRD Sidoarjo, ke anggota dewan yang dekat rumahnya, mengadu ke kepala desa, perangkat desa, dan sebagainya.

"Karena di Sidosjro jumlah sekolah tidak sebanding dengan jumlah peserta didik. Sehingga penerapan zonasi menimbulkan banyak masalah," tandas dia.

Di sisi lain, Asrofi selaku Kepala Dinas Pendidikan Sidoarjo sulit dihubungi. Dikonfirmasi melalui telepon atau WhatsApp, juga tidak bisa.

Penulis: M Taufik
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved