Ditemui Perwakilan Wali Murid, DPRD Jatim Minta Sistem PPDB Dievaluasi

Puluhan wali murid mendatangi DPRD Jawa Timur untuk menyampaikan kekecewaannya terhadap sistem zonasi pada PPDB 2019

Ditemui Perwakilan Wali Murid, DPRD Jatim Minta Sistem PPDB Dievaluasi
surabaya.tribunnews.com/bobby constantine koloway
Para wali murid menemui DPRD Jawa Timur, Rabu (19/6/2019). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Puluhan wali murid mendatangi DPRD Jawa Timur untuk menyampaikan kekecewaannya terhadap sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk SMA/SMK Negeri,  Rabu (19/6/2019).

Wali murid mendesak Pemerintah pusat untuk menghentikan zonasi PPDB.

"DPRD Jatim harus segera memperjuangkan ke pemerintah pusat untuk mencabut sistem zonasi PPDB. Karena penerimaan siswa baru akan tutup Kamis besok,” tutur Hudi, satu di antara perwakilan wali murid.

Wali murid lainnya, Ronny Mustamu mengaku zonasi PPDB, khususnya di Surabaya, akan merugikan masyarakat yang tinggal di kecamatan yang jauh dari sekolah negeri. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di kecamatan memiliki sekolah negeri akan diuntungkan.

"Misalnya, di Kecamatan Wonokromo, Gubeng, Tegalsari akan rugi karena jauh dari sekolah negeri, padahal padat penduduknya. Maka zonasi PPDB seharusnya dibatalkan,” tegasnya.

Jika belum menemukan solusi yang tepat, pihaknya berharap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhajir Effendi menerapkan sistem PPDB seperti tahun sebelumnya. Yakni, zonasi berdasarkan kecamatan dan nilai ujian.

Orang Tua Pendaftar PPDB SMP Negeri Masih Bertahan Hingga Malam di Kantor Dindik Kota Surabaya

Perwakilan para Murid tersebut ditemui oleh Anggota Komisi E DPRD Jatim, Agatha Retnosari dan Gunawan yang dilaksanakan di ruang Banmus DPRD Jatim, Rabu (19/6).

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Agatha Retnosari mengatakan PPDB 2019 di Jatim mengalami karut marut seperti sudah diprediksi jauh-jauh hari. Hal ini sebagai akibat adanya pemaksaaan penerapan Permendiknas No 55 tahun 2018 tentang PPDB sistem zonasi.

Dengar pendapat ini bertujuan menerima aspirasi masyarakat terkait penerapan PPDB dengan menggunakan sistem zonasi.

"Ada baiknya dinas pendidikan Jatim bersama Ibu Gubernur Jatim (Khofifah Indar Parawansa) dapat meninjau kembali kebijakan ini karena jika terpaku jarak maka banyak anak-anak yang punya prestasi akademik tidak bisa masuk SMA Negeri. Apalagi SMAN di Jatim SPP-nya akan digratiskan,” terang politisi asal F-PDI Perjuangan.

Ia mendukung upaya menghilangkan istilah sekolah favorit dan non favorit. Di sisi lain, pemerintah juga harus bisa memahami masyarakat yang ingin mengejar sekolah favorit.

Bukan semata-mata karena lebih bagus kualitasnya, melainkan kesempatan mendapat undangan beasiswa masuk perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia. Sehingga, dengan berada di SMA 'favorit', peluang melanjutkan ke perguruan tinggi favorit semakin besar.

“Tadi juga ada yang mengadu rumahnya hanya berjarak 600 meter dari SMAN di Kecamatan di Surabaya, langsung terdepak dari sistem. Kami berharap ada perubahan persentase yang diberikan dinas pendidikan. Misalnya, yang ditarungkan dengan nilai UN prosentasenya ditambah atau fifty-fifty dengan yang melalui jarak,” harap Agatha.

Anggota Komisi E DPRD Jatim lainnya, Gunawan meminta Pemerintah Provinsi melakukan Diskresi terkait kemelut penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019. Pasalnya, Permendikbud 51 dinilai masih kaku dan hanya berdasarkan zonasi.

"Kami tidak bisa menghentikan. Tentunya kita laksanakan peraturan ini tapi dengan diskresi. Jangan kaku, harus fleksibel, jadi jangan langsung dipatok," kata Anggota asal Malang ini.

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved