Besok, Kadindik Surabaya Konsultasi ke Pusat terkait Kisruh PPDB 2019, Data Pendaftar Tak Dihapus

SURYA.co.id | SURABAYA - Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, M Ikhsan akan berkonsultasi terkait kisruh PPDB Surabaya dengan pemerintah pusat pada  Kamis  (20/6/2019).

Ikhsan juga menjanjikan hasil konsultasi tersebut dapat diketahui para orang tua pendaftar PPDB SMP Negeri pada sore harinya.

Hal ini diungkapkan Ikhsan saat mengakhiri pertemuan dengan orang tua yang menunggu kepastian pembatalan PPDB hingga malam di kantor Dindik Kota Surabaya, Rabu (19/6/2019).

"Sejak kemarin memang ada dari masyarakat yang menyuarakan keinginan mereka agar PPDB seperti tahun-tahun sebelumnya di Surabaya," ungkap Ikhsan dikonfirmasi SURYA.co.id, Rabu (19/6/2019) malam.

Apalagi, menurutnya dengan adanya zonasi dirasa tidak mempertimbangkan jerih payah anak-anak yang sudah sejak jauh hari mengikuti les dan belajar. Sehingga anak dengan NUN tinggi tidak terfasilitasi dalam PPDB zonasi.

"Aspirasi mereka kami tampung karena sejak pagi sudah disini. Mereka mengusulkan banyak hal, salah satunya minta dijalankan PPDB sampai selesai dan kalau sudah selesai mereka meminta penambahan pagu di setiap kelas yang ada," tuturnya.

Ia mengungkapkan aturan pemerintah menetapkan setiap rombel berisi 32 anak. Sehingga harus dikonsultasikan ke pemerintha pusat jika mau ada tambahan untuk rombel di kelas.

"Akan kami konsultasikan dengan pusat hingga selesai besok pagi. Dan kami janjian dengan orang tua bertemu lagi pukul 16.00," urainya.

Ia menjelaskan ada banyak tuntutan orang tua karena banyak keluhan yang dirasakan. Seperti ada yang mau jarak masuk dalam ranking PPDB, tetapi ada yang meminta ada yang mau nilai masuk.

"Seharian kami buat rumusan-rumusan itu, sempat ada tim perwakilan orang tua juga dibatalkan. Termasuk penutupan server yang masih dikeluhkan karena ada sebagian orang tua yang datang ke sini juga belum daftar. Ini masih dirembug lagi juga sama orang tua mereka maunya ditutup apa dibuka," urainya.

Ia juga memastikan data pendaftar tidak akan hilang ataupun dihapus. Bahkan ketika posisi server dimatikan, hal ini menjadi kesempatan tim IT untuk menyesuaikan semua data jarak yang masuk di PPDB agar sesuai dengan data real di masyarakat.

"Masalah pengumuman, hingga saat ini belum ada kesepakatan akan diundurnya atau tidak pengumuman PPDB SMP jalur zonasi umum," pungkasnya.