UPDATE Fakta Terbaru di Persidangan Sengketa Pilpres 2019, BW Sempat Tinggalkan Ruang Sidang

UPDATE Fakta Terbaru di Persidangan Sengketa Pilpres 2019, BW Sempat Tinggalkan Ruang Sidang

UPDATE Fakta Terbaru di Persidangan Sengketa Pilpres 2019, BW Sempat Tinggalkan Ruang Sidang
Tribunnews/Jeprima
UPDATE Fakta Terbaru di Persidangan Sengketa Pilpres 2019, BW Sempat Tinggalkan Ruang Sidang 

SURYA.co.id - Gelaran sidang sengketa Pilpres 2019 yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019) baru saja berakhir.

Dari gelaran sidang sengketa Pilpres 2019 itu, ditemukan sejumlah fakta terbaru terkait persidangan tersebut.

Pada gelaran sidang kedua ini kubu 02 Prabowo-Sandi dinilai memiliki gugatan yang cenderung mengada-ada oleh Komisi Pemilihan Umum ( KPU).

Tak hanya itu, KPU juga menilai kubu 02 telah menggiring opini publik, seakan-akan MK tidak adil dalam menangani sengketa Pilpres 2019.

Sosok Letjen Sjafrie Sjamsoeddin, Mantan Paspampres Soeharto yang Nyaris Tembak Pengawal PM Israel

Video - Wali Murid Geruduk Dindik Surabaya, Keluhkan Zonasi PPDB SMP yang Dianggap Amburadul

NUN Tinggi Langsung Terlempar, Para Wali Murid Keluhkan Sistem Zonasi PPDB SMA di Kantor Dindik

"Dalil pemohon tersebut terkesan mengada-ada dan cenderung menggiring opini publik bahwa seakan-akan Mahkamah Konstitusi akan bertindak tidak adil atau seperti menyimpan bom waktu seakan-akan apabila nantinya permohonan pemohon ditolak oleh MK, maka MK telah bersikap tidak adil," kata Kuasa Hukum KPU, Ali Nurdin dikutip dari artikel Tribunnews yang berjudul "Rangkuman Sidang Kedua Sengketa Pilpres 2019, MK Tolak 16 Permohonan hingga Alasan BW Sempat Keluar".

Dugaan KPU ini berdasarkan dari berkas permohonan kubu 02 yang berulang kali menuntut MK jangan bertindak sebagai Mahkamah Kalkulator, tetapi harus bertindak sebagai pengawal konstitusi.

Berikut update 5 fakta terbaru terkait persidangan sengketa Pilpres 2019.

1. MK tolak 16 permohonan

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman (kanan) memimpin sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019). Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau Sengketa Pilpres 2019 mengagendakan pembacaan tanggapan pihak termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pihak terkait dalam hal ini Tim Kampanye Nasional (TKN).
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman (kanan) memimpin sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019). Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau Sengketa Pilpres 2019 mengagendakan pembacaan tanggapan pihak termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pihak terkait dalam hal ini Tim Kampanye Nasional (TKN). (Tribunnews/Jeprima)

Ketua Majelis MK, Anwar Usman menolak 16 permohonan sebagai pihak lain atau pihak terkait dalam sidang sengketa Pilpres 2019.

"Sebagaimana yang disampaikan kemarin, permohonan semacam itu tidak dapat diterima," ujar Anwar saat membuka sidang lanjutan sengketa hasil pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019).

Halaman
1234
Penulis: Akira Tandika Paramitaningtyas
Editor: Iksan Fauzi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved