Berita Gresik

Jelang Pilkades Serentak, Kejari Gresik Panen Aduan Dugaan Penyelewengan Dana Desa

Humas Kejari Gresik Bayu Probo S, mengatakan bahwa banyak masyarakat yang melaporkan dugaan penyelewengan dana desa kepada Kejari Gresik.

Jelang Pilkades Serentak, Kejari Gresik Panen Aduan Dugaan Penyelewengan Dana Desa
surya.co.id/sugiyono
GAPURA - Bangunan Gapura Desa Gredek Kecamatan Duduksampeyan pembangunannya menelan anggaran Rp 50,9 juta, Selasa (18/6/2019). 

SURYA.co.id | GRESIK - Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik mewanti-wanti mantan kepala desa yang menjadi calon kepala desa terkait penggunaan anggaran sebelumnya.

Sebab banyak laporan masyarakat yang masuk terkait dugaan penyalahgunaan anggaran dana desa.

Humas Kejari Gresik Bayu Probo S, mengatakan bahwa banyak masyarakat yang melaporkan dugaan penyelewengan dana desa kepada Kejari Gresik.

Hal ini terkait pemilihan kepala Desa (Kades) secara serentak di Kabupaten Gresik yang jumlahnya mencapai 265 desa.

"Banyak yang lapor terkait masalah keuangan menjelang Pilkades," kata Bayu, kepada wartawan, Selasa (18/6/2019).

Dari banyaknya laporan dan pengaduan tersebut, tim penyidik Kejari Gresik masih memilah dan milih berkas yang masuk. Sebab jumlahnya sangat banyak. "Termasuk dari Bawean juga ada. Dari wilayah Kecamatan Sangkapura," imbuhnya.

Himbauan itu disambut baik oleh anggota LSM Cakra Ali Candi. Bahwa, penggunaan dana desa diperuntukkan untuk pembangunan desa, bukan untuk memperkaya Kades maupun kroni-kroninya. Sehingga, dana desa yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah dapat bermanfaat bagi masyarakat.

"Wajar kalau kinerja buruk mantan Kades yang mencalonkan kembali, sebab masyarakat sudah bisa menilai, bahwa diduga kades tersebut telah menyalahgunakan wewenang dana desa," kata Ali.

Bahkan, dari banyaknya mantan kades yang mencalonkan kembali menjadi Kepala Desa, banyak ditemukan anggaran pembangunan yang tidak sesuai dengan besarnya anggaran.

"Misalnya, salah satunya di Desa Gredek Kecamatan Duduksampeyan, diduga pembangunan dan rehabilitasi gapura desa menelan puluhan juta hanya berbentuk stainless," katanya.

Oleh karena itu, masyarakat untuk ikut andil dalam pengawasan dana desa, agar betul-betul digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa tersebut.

"Tidak malah untuk memperkaya keluarga dan kroni-kroni kepala desa, sehingga pembangunan kurang maksimal," katanya.

Sebelumnya juga anggota Badan permusyawaratan desa (BPD) Desa Kebonagung Kecamatan Ujungpangkah melaporkan dugaan penyerapan dana desa fiktif.

Sebab, peyerapan anggaran Rp 90,1 Juta untuk sarana tempat keranda makam masih utuh berupa kayu.

Diduga itu juga dilakukan oknum mantan Kades setempat yang sudah purna tugas.  

Penulis: Sugiyono
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved