Pilpres 2019

Wiranto Maafkan Kivlan Zen Seusai Baca Surat Permohonan Eks Jenderal Bintang 2, tapi Tak Mau Ini

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ( Mekopolhukam), Wirnato mengaku telah memaafkan Kivlan Zen.

Wiranto Maafkan Kivlan Zen Seusai Baca Surat Permohonan Eks Jenderal Bintang 2, tapi Tak Mau Ini
kolase Kompas.com
Wiranto Maafkan Kivlan Zen Seusai Baca Surat Permohonan Eks Jenderal Bintang 2, tapi Tak Mau Ini 

SURYA.co.id | JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ( Mekopolhukam), Wirnato mengaku telah memaafkan Kivlan Zen.

Pemaafan oleh Wiranto kepada Kivlan Zen dilakukan secara pribadi. Namun tidak sebagai seorang menteri yang menjadi bagian dari aparatur negara.

Wiranto secara pribadi memaafkan Kivlan Zen meski termasuk sau dari lima orang yang menjadi sasaran rencana pembunuhan oleh orang suruhan.  

Hanya saja, Wiranto enggan mengintervensi hukum yang sedang menjerat Mayjen (Purn) Kivlan Zen dalam kasus dugaan makar dan kepemilikan senjala ilegal.

Wiranto sudah membaca surat permohonan perlindungan yang dikirimkan oleh pengacara Kivlan Zen.

"Sudah ada, surat sudah masuk ke saya dan barangkali sudah masuk ke Kemenhan. Secara pribadi saya memaafkan. Tetapi sebagai Menko Polhukam, sebagai bagian dari aparatur pemerintah, tidak mungkin saya mengintervensi hukum," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (17/6/2019).

"Hukum tetap berjalan, tak bisa diintervensi siapa pun. Hukum punya wilayah sendiri, hukum punya aturan sendiri, punya undang-undang sendiri. Maka, hukum tetap hukum untuk berjalan sampai tuntas," lanjut dia.

Ia menambahkan Indonesia merupakan negara hukum sehingga semua pihak harus menghormati proses hukum yang berjalan.

Wiranto menambahkan, nanti Kivlan memiliki hak untuk berbicara di persidangan untuk menunjukkam jika dirinya tak bersalah.

"Saya tidak mungkin mengintervensi hukum, bahkan siapa pun. Karena negeri kita memang aturannya seperti itu. Karena itu, biarkan hukum tetap berjalan. Nanti soal keringanan, pengampunan, ada di ujung pada saat nanti pelaksanaan hukum itu," lanjut dia.

Halaman
123
Editor: Iksan Fauzi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved