Pemprov Jatim Sebut Mutasi di Kabupaten Malang oleh Plt Bupati Sanusi Tak Perlu Dibatalkan

Himawan menegaskan bahwa mutasi yang dilakukan oleh Plt Bupati Malang Sanusi tak perlu dibatalkan. Terlebih jika perizinan dari Kemendagri sudah turun

Pemprov Jatim Sebut Mutasi di Kabupaten Malang oleh Plt Bupati Sanusi Tak Perlu Dibatalkan
SURYA.co.id/Sofyan Arif Candra Sakti
Plt Bupati Malang, Sanusi 

SURYA.co.id | SURABAYA - Pelaksana Tugas Asisten I Setdaprov Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo angkat bicara terkait polemik dugaan mutasi jabatan ilegal yang terjadi di tubuh Pemerintah Kabupaten Malang oleh Pelaksana Tugas Bupati Malang, Sanusi.

Himawan menegaskan bahwa mutasi yang dilakukan oleh Plt Bupati Malang Sanusi tak perlu dibatalkan. Terlebih jika perizinan dari Kemendagri sudah turun dan hasilnya sama sesuai dengan yang dilakukan mutasi jabatan pada tanggal 31 Mei 2019 lalu.

"Sekarang Wakil Bupati boleh melakukan mutasi sepanjang meminta izin Kemendagri," kata Himawan pada Surya, Senin (17/6/2019).

Bahkan jika wakil bupati ingin melakukan pengisian jabatan eselon dua pun dikatakan Himawan juga diperbolehkan. Namun harus mendaptkAn persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

syarat yang harus juga dipenuhi tidak boleh diisi oleh pejaBat yang dua tahun lagi akan pensiun ataupun melakukan promosi pada pejabat yang belum dua tahun di jabatan sebelumnya sehingga tidak sesuai dengan step stone.

Terkait kasus mutasi oleh Wakil Bupati Malang yang sekaligus Plt Bupati Malang Sanusi, dikatakan Himawan, tetap sah dan tidak ilegal.

Namun ia mengatakan yang kemarin terbilang ada kesalahan adalah sudah melakukan mutasi atau rotasi jabatan padahal izin Kemendagri sedang berproses atau belum turun.

Seharusnya, sebagaimana ditegaskan Himawan, idealnya memang pelantikan atau mutasi jabatan dilakukan setelah izin dari Kemendagri sudah turun dan resmi dibolehkan.

"Kalau seandainya ada perubahan dari yang kemarin dilantik ya tinggal dilantik ulang sesuai dengan izinnya dari Kemendagri. Tapi kalau sesuai tidak perlu dilakukan pembatalan," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Plt Bupati Sanusi mengeluarkan Surat Keputusan (SK) mutasi jabatan 248 aparatur sipil negara (ASN). Mutasi tersebut ramai diperbincangkan lantaran dianggap ilegal karena sebagaimana jabatan pelaksana tugas tidak boleh mengambil kebijakan strategis seperti mutasi jabatan.

Mutasi jabatan tersebut juga menuai polemik lantaran izin Kemendagri atas kebijakan tersebut belum resmi membolehkan adanya pelaksanaan mutasi jabatan.

"Kalau izinnya sudah turun dan misalnya berbeda, tinggal SPMT (surat perintah melaksanakan tugas) disesuaikan sesuai izin yang turun," pungkas Himawan.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved