Berita Gresik

Warga Manyar Demo di PN Gresik Tuntut Seorang yang Disebut Mavia Tanah Dihukum Berat

Di depan Kantor PN Gresik, warga Kecamatan Manyar, Gresik menggelar aksi massa menuntut agar mavia tanah diberi hukuman setimpal.

Warga Manyar Demo di PN Gresik Tuntut Seorang yang Disebut Mavia Tanah Dihukum Berat
surya.co.id/sugiyono
DUKUNGAN - Massa peduli tanah dari warga Kecamatan Manyar unjuk rasa mendukung kinerja PN Gresik agar memberikan hukuman setimpal pada mavia tanah, Kamis (13/6/2019). 

SURYA.co.id | GRESIK - Di depan Kantor PN Gresik, warga Kecamatan Manyar, Gresik menggelar aksi massa menuntut agar mavia tanah diberi hukuman setimpal.

Dengan membawa spanduk dengan tulisan warga siap mengawal persidangan kasus diduga dilakukan mafia tanah, Kamis (13/6/2019).

"Kami minta mafia tanah diberi hukuman yang seberat-beratnya, sebab sudah meresahkan masyarakat," kata Sugiono, koordinator aksi.

Massa baru membubarkan diri setelah ditemui humas PN Gresik

Pengadilan Gresik menyidangkan kasus dugaan penipuan dan penggelapan dokumen jual beli tanah di wilayah Banyuurip, Kecamatan Ujungpangkah, Gresik dengan  terdakwa Mahmud (54).

Jaksa menjerat calon anggota DPRD Gresik penggelan dan penipuan.

Dalam berkas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Lila Yurifa Prihasi menguraikan bahwa terdakwa diduga telah melakukan penipuan terhadap perusahaan PT Bangun Sarana Baja sebesar puluhan miliar.

"Terdakwa dijerat pasal 378 dan 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan," kata Lila, Kamis (13/6/2019).

Dari sidang tersebut, terdakwa Mahmud ada yang keberatan sehingga kuasa hukum terdakwa untuk menyiapkan esepsi.

Kuasa Hukum terdakwa Michael Harianto mengatakan bahwa dakwaan yang dibacakan JPU tidak lengkap.

"Berkas dakwaan yang dibacakan jaksa tidak menjelaskan seluruh kronologis yang dialami kliennya. Oleh sebab itu, pihaknya tidak mau menerima. Kami akan sampaikan keberatan kami pada sidang selanjutnya,” kata Michael.

Hal yang membuat ganjal yaitu seharusnya kasus kliennya merupakan perkara perkara perdata.

"Bukan pidana. Sebab, antara kliennya dengan PT BSB ada perjanjian kerjasama. Ini yang harus dijelaskan demi menegakkan hukum,” ungkapnya.

Penulis: Sugiyono
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved