Berita Madiun

Cegah Investasi Disusupi Teroris, Ini yang Dilakukan Pemkab Madiun

Terbitkan Perbup, Pemkab Madiun memastikan kegiatan usaha yang akan dilakukan tidak ada kaitannya dengan kegiatan terorisme.

Cegah Investasi Disusupi Teroris, Ini yang Dilakukan Pemkab Madiun
istimewa
Ilustrasi investasi disusupi teroris. Pemkab Madiun membuat Perbup yang mengatur investasi agar tidak disusupi kegiatan terorisme. 

SURYA.co.id | MADIUN - Pemkab Madiun telah merampungkan revisi Peraturan Bupati (Perbup) No 16/2019, tentang Penyelengaraan Izin Pemanfaatan Ruang. Perbup ini mengatur teknis tentang izin prinsip, izin lokasi, dan izin pemanfaatan pengunaan tanah (IPPT)

"Sudah selesai. Dasarnya dari Perda Nomor 9/2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun 209-2029. Melalui Perbup ini kami atur secara teknis," kata Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Arik Krisdianto, saat ditemui, Jumat (14/6/2019).

Ada beberapa kriteria, bagi pengusaha wajib memiliki izin prinsip. Di antaranya, luas usaha di atas satu hektare, bangunan berisiko, dan nilai investasi di atas satu miliar.

"Di luar kriteria tersebut, cukup izin teknis," katanya.

Selain merevisi perbup, Bupati Madiun Ahmad Dawami juga membentuk Tim Desk atau Tim Koordinasi Izin Pemanfaatan Ruang, yang akan mengkaji sebelum izin diterbitkan.

"Ada 14 OPD, termasuk camat tergantung di wilayah mana izin yang diminta," kata Arik.

Dia menjelaskan, 14 OPD sengaja dilibatkan dalam proses penerbitan izin untuk memberikan jaminan kepada investor agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

Ia mencontohkan, satu di antara 14 OPD yang baru dilibatkan dalam tim yaitu Badan KesatuanBangsa dan Politik (Bakesbangpol).

Bakesbangpol dalam tim ini akan bertugas untuk memastikan kegiatan usaha yang akan dilakukan tidak ada kaitannya dengan kegiatan terorisme.

"Bakesbangpol juga dimasukan dalam tim, supaya jangan sampai kegiatan usaha di Kabupaten Madiun disusupi kegiatan terorisme," kata Arik.

Dia menambahkan, saat ini sudah ada 28 investor yang sudah memenuhi persyaratan untuk dimintakan izin prinsip.

Diberitkan sebelumnya, untuk menarik investor dan memberikan jaminan agar aman berinvestasi di Kabupaten Madiun, Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputro, melakukan perbaikan perbup tentang perizinan yang dinilai sudah tidak relevan.

Revisi perbup juga merupakan upaya Pemkab Madiun dalam memberantas mafia perizinan.

Penulis: Rahadian Bagus
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved