Berita Surabaya

Anak Anggota DPRD hingga Dokter Masuk Data Mitra Warga dalam PPDB Surabaya 2019

Anak anggota DPRD hingga anak dokter ternyata juga masuk data Mitra Warga dalam sistem PPDB di Surabaya 2019.

Anak Anggota DPRD hingga Dokter Masuk Data Mitra Warga dalam PPDB Surabaya 2019
Surabaya.Tribunnews.com/Nurani Faiq
Anggota Komisi D DPRD Surabaya Ibnu Sobir. 

SURYA.co.id SURABAYA - Anak anggota DPRD hingga anak dokter ternyata juga masuk data Mitra Warga dalam sistem PPDB di Surabaya 2019.

Mitra Warga adalah jalur dalam PPDB khusus untuk masyarakat berpenghailan rendah (MBR) sehingga mendapat kuota khusus.

Termasuk tahun ini yang muncul kebijakan bahwa mereka yang masuk kategori mitra warga dipilihkan Pemkot Surabaya melalui Dindik Surabaya dan secara otomatis diterima di SMP negeri dan swasta.

Saat didatangi guru diterima SMP swasta banyak wali murid menolak. 

Mereka ramai-ramai menolak disebut Mitra Warga dan merasa anaknya siap bersaing di SMP negeri.

"Tidak hanya saya, ada anak dokter dan anak PNS yang masuk Mitra Warga. Ini kan aneh. kok jadi kisruh begini," reaksi anggota DPRD dari Faksi PKS Ibnu Sobir, Jumat (14/6/2019).

Mereka para wali murid itu menyampaikan ke sosmed. Mereka mengungkapkan kekesalan mereka hingga merasa dirugikan dengan penetapan keluarga mereka sebagai Mitra Warga. Selain tidak ingin disebut dari keluarga BPR, mereka juga belum mau sekolah di swasta. 

Sobir yang anggota Komisi D itu menyebut, kekisruhan PPDB ini karena dipicu oleh penetapan data yang tidak akurat.

"Segera Pemkot harus memperbaiki sistem penetapan Mitra Warga dalam PPDB. Ini masih penerapan mitra warga sudah kisruh," ungkapnya. 

Selama ini Pemkot Surabaya selalu mengklaim bahwa sistem online mereka baik. Nyatanya dalam penetapan warga MBR dinilai amburadul. Banyak warga yang kecewa dan dirugikan atas situasi ini. 

Sobir sendiri merasa dirugikan karena bisa jadi dianggap warga bahwa apa saja dimanfaatkan. Teamasuk memanfaatkan jalur Mitra Warga.

"Kami mendesak Pemkot minta maaf lah. Kemudian segera perbaiki sistem. Jangan sampai melahirkan ketidakpercayaan kepada Pemkot," tandas Sobir.

Penetapan data Mitra Warga yang berbuntut kisruh ini karena ketidakakuratan data dengan tidak mengecek ulang di lapangan. Tidak Disurvei. Kedinamisan data di lapangan tidak dicek. Data Pemerintah yang tidak akurat ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan kepada Pemkot.

Data warga harus di update. Bisa saja yang semula mengajukan bantuan, surat keterangan miskin, dan ekonomi prihatin sekarang sudah beranjak ekonominya. 

"Saya sendiri tak pernah mendaftar mitra warga kok tiba-tiba masuk datanya. Bagiamana dengan mereka yang begitu saja dicomot datanya sebagai mitra warga. Masyarakat dirugikan. Ini berpotensi terjadinya mal administrasi," kata Sobir yang anaknya masuk Mitra Warga di SMPN 61.  

Penulis: Nuraini Faiq
Editor: Fatkhul Alami
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved