Berita Mojokerto

Alasan Puluhan Orang Tua Gruduk SMK Negeri 1 Kabupaten Mojokerto Demi Anaknya Sekolah

Puluhan calon wali murid menggruduk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Mojoanyar Kabupaten Mojokerto,

Alasan Puluhan Orang Tua Gruduk SMK Negeri 1 Kabupaten Mojokerto Demi Anaknya Sekolah
Surabaya.Tribunnews.com/Febrianto Ramadani
Kepala Sekolah dan Para Guru SMKN 1 Mojoanyar Mojokerto sedang menjelaskan mekanisme PPDB 2019 jalur siswa tidak mampu di ruang guru, Jumat (14/6/2019) pukul 10.00 wib. 

SURYA.co.id | MOJOKERTO - Puluhan calon wali murid menggruduk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, terkait proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sekolah tersebut melalui jalur warga miskin, Jum’at (14/06/2019) pukul 10.00 WIB.

Pantauan, puluhan calon wali murid tiba di SMKN 1 Mojoanya, Mojokerto pada pukul 10.00 WIB dengan iring iringan sepeda motor bersama kepala desa Kepuh Anyar, Septika Surya.

Setibanya, mereka diarahkan oleh guru ke ruangan kepala sekolah dan bertemu dengan kepala sekolah, untuk menanyakan kepastian bisa tidaknya anak-anak mereka agar bisa bersekolah yang jaraknya dekat dengan rumah para calon wali murid itu.

Kepala Desa Kepuhanyar, sekaligus perwakilan para calon wali murid, Septika Surya,  menjelaskan, pada hari pertama pendaftaran di SMK Negeri 1 Mojoanyar, warganya yang merasa tidak mampu ditolak oleh pihak penyelenggara PPDB, karena tidak mempunyai Kartu Indonesia Pintar (KIP).

“Warga belum punya KIP, berdasarkan info terbaru kemarin, di hari kedua pendaftaran itu bisa membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) selain KIP, tapi menurut penjelasan pihak sekolah, jalur SKTM sudah tertutup sistemnya,” kata Surya kepada Tribunjatim di halaman sekolah SMKN 1 Mojoanyar, Jum’at Siang (14/06/2019).

Septika Surya mengaku, kecewa dengan mekanisme PPDB 2019. Menurutnya, PPDB terbaru ini minim sosialisasi dari instansi instansi terkait. Mengingat masyarakat masih sulit memahami aturan aturan dari PPDB 2019 itu. Selain itu, lanjut surya, ditambah juga dengan perubahan perubahan dari dinas terkait dilakukan secara mendadak.

“Kami sangat kecewa karena minimnya sosialisasi, karena di tahun ajaran baru berbeda dengan tahun ajaran tahun lalu. Kalau ada sosialisasi dari sekolah saya kan bisa memberikan sosialisasi kepada warga saya, apalagi saat ini aturannya masih sulit dipahami oleh masyarakat,” tandasnya.

Seperti yang diinstruksikan oleh Gubernur Jawa timur, Khofifah Indar Parawansa, kepada Dinas Pendidikan Jatim untuk membuat surat edaran ke sekolah-sekolah untuk memperjelas ketentuan pendaftaran PPDB bagi warga tidak mampu. Bagi warga yang tidak mampu atau miskin yang ingin mendapatkan layanan PPDB SMA SMK Negeri untuk anaknya yang tidak mempunyai Kartu Indonesia Pintar (KIP) dapat menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa di daerahnya masing-masing. 

Tags
PPDB
Penulis: Febrianto Ramadani
Editor: Fatkhul Alami
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved