Grahadi

Khofifah Siapkan Sanksi Tegas Bila Sekolah Tarik Pungutan Ilegal di PPDB SMA/SMKN Jatim, 

"Untuk PPDB tolong dijaga jangan sampai ada pungutan apapun. Yang terbukti melakukan tambahan pungutan di luar apa yang dibolehkan maka akan disanksi"

Khofifah Siapkan Sanksi Tegas Bila Sekolah Tarik Pungutan Ilegal di PPDB SMA/SMKN Jatim, 
surabaya.tribunnews.com/fatimatuz zahro
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat diwawancara media saat sidak di TPI Lamongan, Kamis (13/6/2019). Dia menyebut telah menyiapkan sanksi tegas bila ada pungutan ilegal dalam proses PPDB SMA dan SMK Negeri di Jawa Timur. 

SURYA.co.id | LAMONGAN - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meminta agar semua pihak ikut menjaga proses PPDB SMA SMK Negeri Jatim yang bersih dan tidak menyalahi aturan. 

Bahkan ia siap memberi sanksi tegas pada kepala sekolah dan lembaga sekolah yang menerapkan pungutan ilegal para calon siswa yang mendaftar di SMA/SMK Negeri di Jawa Timur.

"Untuk PPDB tolong dijaga jangan sampai ada pungutan apapun. Yang terbukti melakukan tambahan pungutan di luar apa yang dibolehkan maka akan dikenakan sanksi berat," tandas Khofifah.

Sanksi berat yang akan diberikan bisa berupa penonaktifan sementara pada kepala sekolah ataupun sanksi ke sekolah sampai pembuktian selesai.

Kata Khofifah, sejauh ini ada beberapa kasus yang dikeluhkan dan sampai ke dirinya. Baik lewat instagram, lewat WA, maupun pengaduan PPDB.

Dia menyebut, ada satu calon wali murid yang mengadu bahwa sekolah yang memberikan pungutan sampai Rp 5 juta pada calon siswa. Namun saat dicek oleh Dinas Pendidikan Jatim, hal tersebut tidak terbukti.

"Sudah kami cek tapi tidak terbukti. Tapi kembali saya tegaskan supaya warga Jawa Timur bisa tentram, bahwa siapapun yang memberikan pungutan ilegal akan kami sanksi tegas," tegas Khofifah.

Sesuai ketentuan, proses PPDB SMA/SMK Negeri tahun ajaran 2019/2020 dilakukan dengan menggunakan sistem zonasi. Sistem ini berdasarkan aturan Permendikbud No 51 Tahun 2018.

Dalam sistem zonasi ini setiap sekolah diberikan batasan kuota. Dari seratus persen pagu siswa dalam satu sekolah ada kuota 70 persen untuk siswa pendaftar yang ada dalam satu zona atau reguler.

Dalam 70 persen ini terdiri dari 50 persen kuota untuk bobot hitungan jarak dan kecepatan mendaftar, dan 20 persen sisanya untuk yang pendaftar yang mengandalkan nilai UN.

Selain itu juga ada 20 persen kuota khusus untuk siswa tak mampu untuk siswa di dalam zona. Serta 10 persen untuk siswa di luar zona, yang di dalamnya terbagi untuk 5 persen jalur prestasi (2 persen nilai UN, dan 3 persen untuk pemenang lomba), dan 5 persen untuk siswa yang orang tuanya pindah tugas atau dinas.

"Mari dijaga. Jangan ada yang melakukan pungutan yang tidak sesuai. Kita akan pantau dan akan berikan sanksi tegas bagi yang melanggar, silahkan mengadu kalau yang mendapatkan pungutan," tegasnya.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved