Berita Gresik

Kasus OTT BPPKAD Gresik, Pemotongan Insentif Disebut Sudah Lama Terjadi, M Mukhtar Ketiban Apes

"Kebetulan terdakwa Pak Mukhtar ini ketiban sampur (ketiban apes) saat menggantikan Pak Agus Pramono untuk mengurusi itu," kata Bagus Sudarmono.

Kasus OTT BPPKAD Gresik, Pemotongan Insentif Disebut Sudah Lama Terjadi, M Mukhtar Ketiban Apes
surya.co.id/sugiyono
SAKSI - Para saksi saat dihadirkan pada sidang lanjutan kasus OTT BPPKAD Gresik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Kamis (13/6/2019). 

SURYA.co.id | GRESIK - Kuasa hukum terdakwa Mukhtar, Bagus Sudarmono, menyebut bahwa pemotongan insentif di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik sudah terjadi sejak lama. Mantan Kepala BPPKAD M Mukhtar bahkan disebut hanya ketiban apes.

Sedang Kasi Pidsus Kejari Gresik Andrie Dwi Subianto mengatakan sidang lanjutan  di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya menghadirkan dua saksi yakni mantan Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik Andhy Hendro Wijaya dan Yetty S Suparyati. Selain itu juga mantan sekretaris BPPKAD Agus Pramono dan dua orang pegawai.

Dari keterangan para saksi menyebutkan bahwa ada kesepakatan bersama pemotongan dana insentif dari para pegawai di BPPKAD sejak Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik Yetty S Suparyati, Andhy Hendro Wijaya sampai Plt Kepala BPPKAD M Mukhtar.

Potongan dana insentif tersebut bervariatif, mulai para kepala bidang, pegawai dan kepala bidang. Besarnya pemotongan mulai 10 persen, 15 persen hingga 25 persen. Kemudian uang tersebut disimpan di dalam brangkas di kantor BPPKAD Kabupaten Gresik dan digunakan untuk kepentingan bersama dan kepentingan operasional diluar BPPKAD.

Kepentingan operasional di luar kegiatan dinas di BPPKAD Kabupaten Gresik diantaranya, perpisahan mantan Kepala BPPKAD, pariwisata dan untuk para pejabat diluar BPPKAD. diantaranya, untuk asisten, ajudan, staf, komisi II DPRD Gresik, Bupati, Wabub, mantan sekda dan mengembalikan hutang ke mantan Ketua DPRD Gresik.

Dari keterangan para saksi dalam persidangan, tim jaksa Pidsus Kejari Gresik, akan expos internal, sehingga bisa mengetahui semua pihak yang terlibat dan segera diminta mengembalikan uang hasil dugaan korupsi tersebut.

"Kita ada data-data penerima uang itu. Kita akan ekspos dulu. Hasilnya segera kita sampaikan," kata Andrie, Kamis (13/6/2019).

Dari kegiatan pemotongan dana insentif tersebut terus berlangsung hingga dilakukan oleh terdakwa M Mukhtar saat menjabat Plt Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik sekaligus sekretaris.

"Semuanya itu diakui oleh terdakwa dan para saksi. Bahwa dalam pemotongan dana insentif tersebut hasil kesepakatan bersama yang diketahui oleh Kepala Badan," imbuhnya.

Kuasa hukum terdakwa Mukhtar, Bagus Sudarmono mengatakan bahwa dari keterangan para saksi kegiatan pemotongan dana insentif sudah berlangsung lama.

"Kebetulan terdakwa Pak Mukhtar ini ketiban sampur (ketibn apest) saat menggantikan Pak Agus Pramono untuk mengurusi itu (Dana pemotongan dana insentif)," kata Bagus Sudarmono.

Sidang di ruang Cakra yang dipimpin majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya Dede Suryaman, dan hakim anggota Lufsiana dan Emma Ellyani ditunda pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.

Kasus OTT di BPPKAD Kabupaten Gresik oleh tim pidana Khusus Kejari Gresik terjadi pada Januari 2019.

Peniyidik Kejari Gresik telah menemukan uang sebesar Rp 531,623 juta dalam brangkas dan menetapkan seorang tersangka tunggal yaitu sekretaris sekaligus Plt Kepala BPPKAD Mukhtar.

Penulis: Sugiyono
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved