Berita Malang Raya

Jelang Sidang MK, Wali Kota Malang Sutiaji Imbau Warganya Tak ke Jakarta

Sutiaji meminta warga tetap di Kota Malang dan menghormati setiap keputusan yang telah dijalankan oleh konstitusi.

Jelang Sidang MK, Wali Kota Malang Sutiaji Imbau Warganya Tak ke Jakarta
surya.co.id/rifky edgar
Wali Kota Malang, Sutiaji 

SURYA.co.id | MALANG - Wali Kota Malang Sutiaji mengimbau masyarakat Kota Malang agar tidak datang ke Jakarta jelang persidangan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jumat (14/6/2019).

Sutiaji meminta warga tetap di Kota Malang dan menghormati setiap keputusan yang telah dijalankan oleh konstitusi.

"Negara kita ini negara hukum, serahkan semua ke pihak yang berwenang," ucapnya saat ditemui di Halaman Polres Malang, Kamis (13/6/2019).

Orang nomor satu di Kota Malang itu juga mengajak warga datang ke Universitas Brawijaya untuk melihat video conference Sidang PHPU.

"Tak perlu datang ke Jakarta, Karena di UB juga ada live conference sidang di MK," terangnya.

Sementara itu, dari hasil gelaran apel pagi pasca pelaksanaan Operasi Ketupat Semeru 2019, pihak kepolisian telah menyiapkan persiapan pasukan.

Waka Polres Malang Kota, Kompol Ari Trestiawan mengatakan, perkembangan situasi Kamtibmas pasca pelaksanaan pemilu 2019 cukup tinggi.

"Jadi, imbasnya bukan hanya di ibukota Jakarta, namun juga berimbas sampai ke wilayah," ucapnya.

Untuk itu, dalam rangka menghadapi sidang PHPU yang tahapannya akan dimulai pada tanggal 14-28 juli 2019, pihaknya akan bekerjasama dengan semua pihak.

Hal ini dilakukan untuk menciptakan kondusivitas Kota Malang

"Kami akan selalu waspada terhadap pihak-pihak tertentu yang dapat mengganggu pelaksanaan sidang PHPU di wilayah Kota Malang dan melaksanakan pengamanan dengan penuh kesiapsiagaan," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga akan melaksanakan deteksi dini terhadap seluruh potensi gangguan ketertiban masyarakat yang dapat menimbulkan ancaman.

Di antaranya melakukan monitoring terhadap kelompok-kelompok yang diindikasi mengganggu jalannya proses sidang PHPU.

"Kami akan menjalin sinergitas dan terus berkoordinasi dengan instansi terkait tokoh politik dan komponen masyarakat lainnya secara terpadu dalam menciptakan keamanan keselamatan serta ketertiban di tengah-tengah masyarakat," tandasnya. (Rifky Edgar)

Editor: Titis Jati Permata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved