Grahadi

Gubernur Perbolehkan Warga Miskin Pakai SKTM untuk Daftar PPDB Jika Tak Miliki KIP

Khofifah membolehkan warga miskin menggunakan SKTM untuk mendaftar PPDB di SMA/SMK Negeri jika tak miliki Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Gubernur Perbolehkan Warga Miskin Pakai SKTM untuk Daftar PPDB Jika Tak Miliki KIP
surabaya.tribunnews.com/fatimatuz zahro
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat diwawancara media saat sidak di TPI Lamongan, Kamis (13/6/2019). Dia menyebut telah menyiapkan sanksi tegas bila ada pungutan ilegal dalam proses PPDB SMA dan SMK Negeri di Jawa Timur. 

SURYA.co.id | LAMONGAN - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membolehkan warga miskin menggunakan SKTM untuk mendaftar PPDB di SMA/SMK Negeri jika tak memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP).

"Kalau ada orang miskin mau mendapatkan layanan PPDB namun tidak punya KIP, maka mereka bisa mengurus SKTM," kata Khofifah, Kamis (13/5/2019).

Dijelaskan Khofifah, pola ini sama dengan pola pelayanan kesehatan. Bagi warga yang tidak mampu atau miskin yang ingin mendapatkan layanan PPDB SMA/SMK Negeri untuk anaknya bisa mengurus SKTM ke kelurahan atau dari desa di daerahnya masing-masing.

"Ini kembali saya tegaskan karena cukup banyak keluhan yang sampai ke saya soal PPDB. Bahkan ada wali murid yang sampai membawa rekaman penjelasan saya ke sekolah yang dituju, tapi tetap ditolak karena dia tidak punya KIP," tegas Khofifah.

Karena itu ia juga meminta pada Dinas Pendidikan Jatim untuk membuat surat edaran ke sekolah-sekolah untuk memperjelas ketentuan pendaftaran PPDB bagi warga tidak mampu ini. Dimana KIP bisa diganti dengan SKTM.

Begitu juga dengan warga tak mampu dari kalangan buruh.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Khofifah memberikan kuota khusus 5 persen untuk anak buruh di setiap sekolah untuk bisa masuk ke SMA SMK Negeri di Jawa Timur.

"Mereka, anak buruh yang ingin mendaftar SMA SMK Negeri tapi tidak memiliki KIP, maka bisa menggunakan Kartu Serikat Buruh atau Kartu Serikat Pekerja untuk digunakan mendaftar PPDB," ucap Khofifah.

Pendaftaran offline untuk jalur prestasi, jalur perpindahan tugas orang tua, jalur inklusif dan jalur keluarga tidak mampu sudah dimulai tanggal 11 Juni hingga 20 Juni 2019. Sehingga jika ada warga miskin yang belum mendapatkan SKTM dikatakan Khofifah harus segera mengurus.

"Kalau ada ditemukan lurah yang menerbitkan SKTM tidak sesuai dengan seharusnya maka mereka akan kita rekomendasikan untuk diberikan sanksi berat. Karena sudah ditemukan dua kasus yang lurah yang semacam ini," ucapnya.

Kuota untuk warga miskin di SMA SMK Negeri Jawa Timur diberikan sebanyak 20 persen. Dalam kuota tersebut juga ada pengkhususan lagi kuota sebesar 5 persen untuk anak dari buruh.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved