PPDB Kota Surabaya

Banyak Ditemukan Peserta PPDB  Mitra Warga ternyata Keluarga Mampu, Data MBR dari Dinsos dan Sekolah

Pemkot Surabaya menemukan banyak pendaftar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 jalur Mitra Warga ternyata dari keluarga mampu.

Banyak Ditemukan Peserta PPDB  Mitra Warga ternyata Keluarga Mampu, Data MBR dari Dinsos dan Sekolah
istimewa
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Eri Cahyadi 

SURYA.co.id | SURABAYA - Pemkot Surabaya menemukan banyak pendaftar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019  jalur Mitra Warga ternyata dari keluarga mampu.

Data masyarakat berpengghasilan rendah (MBR) milik Pemkot Surabaya setelah dicek di lapangan tidak sesuai. Akibatnya anggaran Pemkot untuk bantuan-bantuan kepada MBR melebihi jumlah semestinya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (BAPPEKO), Eri Cahyadi, menjelasakan beberapa faktor membuat ketidakvalidan data MBR berimbas pada mitra warga.

"Mitra warga ini kan diambil dari data MBR milik Dinsos, ditambah data dari sekolah-sekolah. Ternyata, ada yang bilangnya tidak pernah dapat bantuan dari Pemkot, lalu dapat mitra warga, tapi ternyata pernah dapat PBI (Penerima Bantuan Iuran) maupun intervensi lainnya dari Pemkot pada tahun 2015 atau 2016," tutur Eri, Kamis (13/6/2019).

Permasalahannya, semua warga yang pernah mendapat intervensi dari Pemkot dan tidak melaporkan perubahan status ekonominya, tetap masuk dalam data MBR.

Eri mengatakan, data MBR memang mudah sekali berubah-ubah, karena status ekonomi seseorang bisa berubah karena keadaan maupun akibat intervensi Pemkot.

"Misalnya ada pekerja swasta, rumahnya satu, mobilnya satu, tapi rumahnya terbakar, mobilnya hilang, dia jadi cacat, akhirnya jadi miskin, lalu dapat bantuan. Ada juga yang tadinya miskin kemudian sudah tidak," ujarnya.

Problem di lapangan yang ditemukan selanjutnya, adalah banyaknya warga yang ternyata status ekonominya tidak termasuk MBR, tetapi masih berada di dalam Kartu Keluarga (KK) anggota keluarga yang termasuk MBR, sehingga walau sudah berpenghasilan tinggi, mereka tetap mendapat bantuan dari Pemkot.

Intervensi yang dimaksud macam-macam, mulai dari gratis sekolah, obat, makanan, tempat tinggal, dan lain-lain.

"Orang miskin itu kan aturannya bila ada satu orang yang diintervensi, seluruh anggota keluarga dalam KK itu juga harus diintervensi. Dari hasil PPDB ini, banyak bapaknya MBR karena sudah tidak bekerja, tapi ternyata anaknya tinggal di lokasi lain dan anaknya itu tidak termasuk MBR," jelas Eri,

Ini yang membuat data MBR maupun mitra warga kacau, karena akhirnya Pemkot tidak bisa memilah mana warga yang benar-benar membutuhkan, mana yang tidak.

"Maka dari itu, kami meminta tolong, masyarakat Surabaya kalau tidak tinggal di lokasi itu, jangan masuk di KK. Akhirnya kami tidak bisa intervensi. Bukan data Pemkot yang kacau, tapi kami jadi tidak bisa memilah," tegasnya.

Dari pengalaman PPDB ini, Eri akhirnya memanggil para lurah untuk mengecek KK dengan fakta lapangan.

"(Kalau begini terus) Nanti anggaran Pemkot jebol," tutupnya.

Penulis: Delya Octovie
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved