Alasan Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen Surati Danjen Kopassus hingga Kostrad, Menhan Beri Respon ini

Alasan Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen mengirimkan surat ke Danjen Kopassus hingga Kostrad adalah untuk meminta perlindungan hukum

Alasan Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen Surati Danjen Kopassus hingga Kostrad, Menhan Beri Respon ini
ANTARA FOTO/RENO ESNIR
Tersangka kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal Kivlan Zen (kiri) dikawal polisi usai menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum, Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (30/5/2019) 

SURYA.co.id - Alasan Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen mengirimkan surat ke Danjen Kopassus hingga Kostrad adalah untuk meminta perlindungan hukum

Dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Kivlan Zen Minta Perlindungan ke Menhan, Menko Polhukam, hingga Danjen Kopassus', alasan itu diungkapkan oleh pengacara Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, Tonin Tachta

Tonin mengungkapkan Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen telah mengirimkan surat permohonan itu kepada Pangkostrad, Kepala Staf Kostrad, Danjen Kopassus, Menteri Pertahanan, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Menurut Tonin, surat yang dikirim pada 3 Juni 2019 kepada dua menteri dan tiga pejabat militer tersebut atas permintaan Kivlan

Sopir Mantan Danjen Kopassus Soenarko Ungkap Kronologi Penyelundupan Senjata, Sempat Diomeli Majikan

Profil Jenderal TNI (Purn) George Toisutta yang Baru Meninggal Dunia, Pernah Jadi KSAD & Pangkostrad

Soekarno Pernah Gemparkan Istana Negara Saat Soeharto Jadi Presiden, Bendera Merah Putih Penyebabnya

Bantahan Pihak Kivlan Zen atas Tuduhan Perencana Pembunuhan 5 Tokoh, Eksekutor Ungkit Janji Manisnya
Bantahan Pihak Kivlan Zen atas Tuduhan Perencana Pembunuhan 5 Tokoh, Eksekutor Ungkit Janji Manisnya (kompas.com/tribunnews)

Tujuan pengiriman surat tersebut untuk meminta perlindungan hukum dan jaminan penangguhan kepada polisi.

"Benar (kirim surat). Adalah diajukan tanggal 3 Juni 2019. Mengirimkan surat ke Menhan, Menko Polhukam, Pangkostrad, Kastaf Kostrad dan Danjen Kopasus untuk meminta perlindungan hukum dan jaminan penangguhan di kepolisian," papar Tonin melalui pesan singkat, Rabu (12/6/2019).

Di sisi lain, saat dikonfirmasi, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan belum menerima surat tersebut.

Ia juga belum mengetahui kebenaran akan adanya surat yang dikirim kepadanya.

Saat ditanya apakah ada mekanisme baginya untuk memberi perlindungan dan jaminan untuk penangguhan penahanan Kivlan, Ryamizard menjawab belum mengetahui hal tersebut.

Ia menambahkan, Kementerian Pertahanan memiliki kewenangan untuk mengelola aktivitas purnawirawan yang tergabung dalam kelompok veteran.

Halaman
1234
Penulis: Putra Dewangga Candra Seta
Editor: Adrianus Adhi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved