Berita Surabaya

Sampah Plastik Impor Ditemukan di Mojokerto, Begini Reaksi Gubernur Khofifah

Gubernur Khofifah Indar Parawansa berharap ada aturan tegas dari pemerintah pusat terkait impor sampah plastik

Sampah Plastik Impor Ditemukan di Mojokerto, Begini Reaksi Gubernur Khofifah
surya/fatimatuz zahro
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 

SURYA.co.id | SURABAYA - Gubernur Khofifah Indar Parawansa berharap ada aturan tegas dari pemerintah pusat terkait impor sampah plastik. Hal ini terkait adanya temuan terkait timbunan sampah plastik di Jawa Timur belakangan ini.

Timbunan sampah plastik yang ternyata berasal dari luar negeri ditemukan di Kabupaten Mojokerto. Sampah plastik yang menjadi temuan adalah sampah food packaging, kertas, hingga uang kertas.

Gubernur Khofifah mengatakan bahwa sebelum lebaran Idul Fitri 1440 H, pihaknya sudah merapatkan hal ini dengan Menko Maritim, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari rapat tersebut ditemukan bahwa memang ada celah dalam regulasi impor yang akhirnya bisa meloloskan adanya impor sampah plastik ke Indonesia khususnya Jawa Timur.

"Jelang Lebaran kemarin kami rapat bersama Menko Maritim, Dinas Linkungan Hidup dan juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga ada Kementerian Perdagangan. Ada hal yang memang bermasalah, bahwa regulasi Permendag yang harus direvisi karena menyebabkan multitafsir," kata Khofifah saat diwawancara di Grahadi, Selasa (11/6/2019)

Khofifah menjelaskan adanya temuan impor sampah plastik di Jawa Timur yang sempat mencuat sejatinya adalah bahan baku untuk pembuatan kertas yang ternyata di dalamnya ditemukan kandungan plastik.

Hal tersebut menjadi masalah lantaran ditemukan adalahnya kandungan plastik dari bahan kertas yang diimpor.

"Saat rapat masalah ini sudah terurai. Jadi surveyornya harus lebih teliti dan tegas, dan memberikan punishment saat barang yang diimpor ternyata tidak sesuai dengan nota impor yang diizinkan," ucap Khofifah.

Tidak hanya itu, terkait regulasi, dari Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dikatakan Khofifah juga sudah menyebutkan bahwa memang ada regulasi yang harus direvisi agar tidak lagi multitafsir dan menjadi celah yang bisa dimanfaatkan untuk mengimpor plastik ke dalam negeri.

"Pak Luhut meminta SK dalam Permendag yang menjadi acuan impor itu harus direvisi. Dan lembaga surveyor atau lembaga survey juga harus diberikan penjelasan yang detail sehingga tahu barang yang masuk apa saja dan mana saja yang dilarang," kata Khofifah.

Lebih lanjut, dikatakan Khofifah bahwa dalam waktu dekat, rapat koordinasi terkait masalah ini akan kembali dilakukan bersama Menko Maritim.

Namun pemerintah pusat sudah menegaskan bahwa jika masih ada tindakan impor sampah plastik, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan mengembalikan sampah tersebut ke negara asalnya.

"Izinnya untuk impor itu tidak di Pemprov, tapi di Kementerian Perdagangan. Makanya kemarin itu kita sudah bersurat ke Menko Maritim dan akhirnya dirapatkan di pusat dan saya hadir. Hasilnya adalah butuh adanya revisi terkait bahan baku apa saja yang boleh diimpor, dan bagaimana kaitannya kalau ditemukan kandungannya adalah termasuk plastik," tegas Khofifah.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved