Berita Surabaya

7 Jabatan Tinggi Pemprov Jatim Masih Kosong, Ini yang akan Dilakukan Gubernur Khofifah

Pemprov Jatim disebut-sebut bakal mengadakan rotasi dan mutasi pejabat, khususnya agar bisa segera mengisi jabatan yang kini masih kosong.

7 Jabatan Tinggi Pemprov Jatim Masih Kosong, Ini yang akan Dilakukan Gubernur Khofifah
surya/fatimatuz zahro
Gubernur Khofifah saat halalbihalal dengan OPD yang berkantor di wilayah Siwalankerto, Rabu (12/5/2019). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Sebanyak tujuh posisi jabatan tinggi pratama di tataran Pemprov Jawa Timur hingga kini masih kosong. Ketujuh posisi tersebut adalah Asisten 1, Asisten 3, Kepala Dinas Pendidikan, Direktur RS Saiful Anwar, Wadir RS Saiful Anwar, Staf Ahli Gubernur, Kepala Dinas Sumber Daya Alam.

Dalam waktu dekat, Pemprov Jatim disebut-sebut bakal mengadakan rotasi dan mutasi pejabat, khususnya agar bisa segera mengisi jabatan yang kini masih kosong. Gubernur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa pihaknya kini sedang meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk segera melakukan assessment, terutama pada seluruh pejabat eselon dua.

"Saya sedang meminta BKD agar melakukan assessment oleh tim independent. Baru setelah itu bisa dilakukan rotasi atau mutasi, kalau setelah itu masih ada yang kosong, maka kita akan lakukan open bidding (seleksi terbuka)," kata Khofifah yang diwawancarai usai Halalbihalal dengan OPD yang berkantor di wilayah Siwalankerto, Rabu (12/5/2019).

Dari assessment yang akan dilakukan itu, mantan Menteri Sosial ini menyebutkan bahwa akan bisa diketahui potensi dan kompetensi dari masing-masing ASN.

Siapa paling cocok dan paling maksimal kompetensinya untuk ditempatkan di OPD yang mana.

Jika nanti setelah dilakukan assessment masih ada OPD yang jabatannya belum terpenuhi, maka Pemprov Jatim baru akan mengambil langkah lelang jabatan atau open bidding dalam pengisian jabatan yang kosong tersebut.

"Yang akan dilakukan assessment adalah yang sudah eselon dua. Kita tunggu itu dulu berjalan," katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala BKD Provinsi Jawa Timur Anom Suharno.

Anom menjelaskan bahwa assessment akan segera dilakukan oleh BKD sebagaimana yang menjadi arahan gubernur.

Nantinya setelah ada assessment akan ada panitia seleksi yang nantinya akan memberikan usulan nama-nama ASN yang cocok sesuai bidang kompetensinya pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

"Baru nanti bu gubernur yang akan memutuskan untuk kebutuhan rotasi dan mutasi berdasarkan hasil assessment yang dilakukan," kata Anom.

Selanjutnya ia memperjelas bahwa yang akan diikutkan assessment syaratnya adalah pejabat eselon dua yang sudah menjabat di OPD selama dua tahun lebih atau sudah mencapai lima tahun.

Jika dari assessment masih ada posisi jabatan yang kosong maka akan dilakukan open bidding atau lelang jabatan.

"Yang berhak mengikuti lelang jabatan ini adalah para esepon 3 dengan pangkat dan golongan 4B. Selain itu mereka yang saat pelantikan usianya tidak lebih dari 56 tahun," pungkasnya.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved