Berita Tuban

Bupati Tuban : Tak Perlu Ada Mobilisasi Massa ke Jakarta, Percayakan Sengketa Pilpres ke MK

Menurut orang nomor satu di Tuban tersebut, tidak perlu adanya mobilisasi massa sampai ke Jakarta.

Bupati Tuban : Tak Perlu Ada Mobilisasi Massa ke Jakarta, Percayakan Sengketa Pilpres ke MK
surya.co.id/m sudarsono
Bupati Tuban, Fathul Huda bersama fFrkopimda saat menghadiri acara beberapa waktu lalu. 

SURYA.co.id | TUBAN - Bupati Tuban Fathul Huda, bersama sejumlah tokoh agama merespon adanya kabar rencana pergerakan massa ke ibukota, saat berlangsungnya sidang gugatan Pilpres yang diajukan pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut orang nomor satu di Tuban tersebut, tidak perlu adanya mobilisasi massa sampai ke Jakarta.

Sebab hal-hal yang tidak diinginkan seperti kekacauan di Bawaslu dan sejumlah titik pada 21-22 Mei lalu bisa saja terjadi, setelah KPU membacakan hasil pemenang Pilpres.

"Saya kira masyarakat, khususnya warga Tuban tidak perlu sampai ke Jakarta menyikapi sidang gugatan paslon 02 di MK," kata Fathul Huda, Selasa (11/6/2019).

Bupati berlatar belakang kiai itu mengimbau, agar masyarakat menghormati proses hukum yang ada.

Jika gugatan ini merupakan kewenangan MK, maka sepatutnya diserahkan secara penuh ke lembaga negara tersebut.

Pengerahan massa bisa menimbulkan gesekan antar masyarakat, yang pada akhirnya bisa membuat kekacauan dan menjadikan suasana rusuh. Buktinya juga sudah ada.

"Kita serahkan gugatan Pilpres sepenuhnya itu ke MK, jangan sampai masyarakat berbondong-bondong ke MK yang tujuannya intervensi hukum. Itu tidak betul," tegasnya.

Sementara itu, Ketua FKUB Kabupaten Tuban, KH Masduki Nurussyamsi menyatakan, jika ada peserta pemilu yang merasa dicurangi maka harus diselesaikan sesuai mekanisme.

Jangan sampai masyarakat bertindak di luar ketentuan hukum, yang justru itu bisa menjadi suatu tindak pelanggaran.

"Kita harus hormati keputusan hukum, terkait gugatan kita serahkan sepenuhnya ke MK," ujarnya.

Sebagaimana diketahui Pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendaftarkan permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 24 Mei lalu.

Sidang perdana akan dimulai pada tanggal 14 Juni 2019. Sedangkan untuk sidang putusan akan digelar pada 28 Juni 2019.

Penulis: M. Sudarsono
Editor: Titis Jati Permata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved