Pilpres 2019

Temuan Dugaan Kecurangan sejak Pemungutan hingga Rekapitulasi di Jatim Jadi Bukti Gugatan Prabowo

Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Prabowo-Sandi Jawa Timur memastikan pihaknya ikut mengumpulkan sejumlah bukti untuk melengkapi berkas gugatan.

Temuan Dugaan Kecurangan sejak Pemungutan hingga Rekapitulasi di Jatim Jadi Bukti Gugatan Prabowo
surya/bobby constantine koloway (Bobby)
Ketua Harian BPP Prabowo-Sandi di Jatim Anwar Sadad 

SURYA.co.id | SURABAYA – Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Prabowo-Sandi Jawa Timur memastikan pihaknya ikut mengumpulkan sejumlah bukti untuk melengkapi berkas gugatan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Saat ini, BPP Prabowo-Sandi di Jatim terus berkoordinasi dengan jajaran Badan Pemenangan Nasional (BPN) dalam melengkapi bukti gugatan.

”Sejumlah temuan selama proses pemungutan hingga rekapitulasi suara di Jatim kami pastikan juga disertakan. Beberapa di antaranya juga sudah kami sampaikan ke BPN,” kata Ketua Harian BPP Prabowo-Sandi di Jatim, Anwar Sadad ketika dikonfirmasi di Surabaya, Minggu (9/6/2019).

Beberapa barang bukti yang disertakan tersebut di antaranya beberapa bentuk  keberatan sejak proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi. 

”Termasuk, juga melengkapi beberapa saksi dari banyak pihak yang melihat dengan mata kepala sendiri berbagai bentuk kecurangan itu,” kata pria yang juga Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jatim ini.

Selain telah diberikan ke BPN, pihaknya tak menutup kemungkinan untuk menambah bukti baru. ”Kami sudah sampaikan ke BPN. BPN yang akan memilah (bukti dan saksi yang dibutuhkan). Kami menunggu instruksi dari BPN,” pungkas Sadad.

Mahkamah Konstitusi (MK) mempersilahkan untuk menambah alat bukti dalam gugatan sengketa Pilpres 2019 yang diajukan ke MK. Saat ini gugatan tersebut masih dalam proses verifikasi sebelum diregistrasi pada 11 Juni 2019.

Sidang pemeriksaan pendahuluan akan dimulai pada 14 Juni 2019. Kemudian, sidang pembuktian pada 17 sampai 21 Juni 2019. Hingga akhirnya pembacaan putusan pada 28 Juni 2019.

Di Jatim, sebelumnya sejumlah saksi Prabowo-Sandi memang menolak menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan hingga provinsi. Tak hanya itu, mereka juga mengisi form keberatan untuk rekap di tiap tingkatan.

Misalnya saja, kala saksi Prabowo-Sandi menolak menandatangani hasil rekapitulasi suara hasil pemilu tingkat provinsi di Jatim. Ini setelah permintaan mereka untuk membuka data pemilih pindahan dan absensi pemilih di TPS tak dipenuhi KPU Jatim.

Berdasarkan penjelasan satu di antara saksi Prabowo-Sandi, Abdul Halim, pihaknya mempertanyakan absensi pemilih (C7) dan form pindah pilih (A5) yang digunakan saat memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Kami minta form A5 dan C7 itu dibuka untuk kemudian dicocokkan," kata Abdul Halim kepada Surya.co.id  di Surabaya, Minggu (12/5/2019) kala itu.

Menurutnya, satu di antara indikasi keganjilan data pemilih ini ada pada selisih antara jumlah pemilih untuk legislatif dan pemilihan presiden yang cukup besar.

"Masa pemilih untuk pilpres lebih besar dibandingkan pileg? Ini yang sedang kami kaji," katanya.

Selain itu, ia juga mengungkap pergeseran suara yang cukup besar untuk beberapa kategori. "Termasuk juga pergeseran pemilih pindahan, pemilih khusus, hingga pemilih disabilitas. Ini cukup besar, sampai 5-10 persen", imbuh politisi Gerindra ini. 

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved