Berita Probolinggo

Hari Pertama Kerja, 33 ASN Pemkab Probolinggo Tak Masuk Kantor

Tim gabungan Pemkab Probolinggo melakukan sidak ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Probolinggo

Hari Pertama Kerja, 33 ASN Pemkab Probolinggo Tak Masuk Kantor
istimewa
Tim gabungan Pemkab Probolinggo langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Probolinggo, Senin (10/6/2019). 

SURYA.co.id | PROBOLINGGO - Tim gabungan Pemkab Probolinggo melakukan sidak ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Probolinggo, Senin (10/6/2019). Sidak dilakukan oleh empat tim di beberapa lokasi yang berbeda.

Tim pertama dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Soeparwiyono dan tiga tim lain dipimpin oleh Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Supriadi, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan M Sidik Widjanarko dan Asisten Administrasi Umum Abdul Halim.

Sebelum berangkat ke lokasi sidak masing-masing, tim gabungan yang terdiri dari para Asisten, Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Bagian Hukum, Bakesbangpol serta Satpol PP melakukan rapat koordinasi (rakor) di Kantor Bupati Probolinggo di Kraksaan.

Dari data yang diperoleh berdasarkan daftar hadir dan inspeksi mendadak yang dilakukan pagi itu, dari 7.685 orang ASN di semua OPD dan kecamatan jumlah ASN yang hadir pada hari pertama masuk kerja mencapai 7.650 orang dan dua orang tugas belajar kuliah (dihitung masuk).

Yang tidak hadir mencapai 33 orang dengan keterangan sakit enam orang dan ada surat keterangan dokter, alasan penting anak opname satu orang, cuti bersalin 15 orang, cuti besar umroh satu orang, cuti di luar tanggungan Negara gajinya tidak dibayarkan satu orang dan cuti sakit sembilan orang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, Soeparwiyono, mengungkapkan sidak pada hari pertama masuk kerja setelah libur lebaran dan cuti bersama ini dilakukan untuk menindaklanjuti surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) Republik Indonesia.

Surat edaran ini mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk melaporkan tingkat kehadiran para ASN di hari pertama masuk kerja.

"Dalam surat edaran MenPAN dan RB RI tersebut juga mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan sanksi bagi ASN yang tidak masuk tanpa ada keterangan yang sah dan jelas. Oleh karena itu, silahkan Inspektorat untuk menindaklanjutinya dan sanksinya juga harus dilaporkan kepada KemenPAN dan RB RI hari ini juga,” katanya.

Soeparwiyono meminta kepada tim sidak untuk mengecek tingkat kehadiran semua ASN mulai dari eselon II, III, IV serta staff yang ada di semua instansi di lingkungan Pemkab Probolinggo.

"Semua harus dicek, termasuk para pimpinannya. Karena kedisiplinan itu diawali dari pimpinannya. Kalau pimpinannya disiplin, maka akan diikuti oleh semua anak buahnya," tegasnya.

Sementara Inspektur Kabupaten Probolinggo Sigit Sumarsono menambahkan pelaksanaan sidak berjalan dengan lancar dengan tingkat kehadiran yang cukup tinggi.

"Sidak ini bertujuan untuk memantau dan melihat dari dekat tingkat kedisiplinan karyawan/karyawati di lingkungan Pemkab Probolinggo pasca libur bersama dan cuti lebaran," tandas Sigit.

Penulis: Galih Lintartika
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved