Ketua Bawaslu Gresik Tak Temukan Kecurangan saat Pembukaan Kotak Suara oleh KPUD

"Sudah sesuai PKPU No 4 tahun 2019 dan undang-undang No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum."

Surya | Willy Abraham
Proses pembukaan kotak suara di KPUD Gresik, Sabtu (8/6/2019). 

SURYA.CO.ID, GRESIK - Sebanyak 18 kotak suara di buka langsung oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Gresik, Sabtu (8/6/2019).

Pembukaan kotak suara tersebut untuk pengambilan dokumen sebagai alat bukti penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pembukaan kotak suara tersebut disaksikan langsung oleh pihak perwakilan pasangan calon (paslon) kedua kubu yakni, nomor urut 1 Jokowi-Amin dan paslon 2 Prabowo-Sandi.

Kemudian dari penyelenggara, selain dari KPUD ada juga dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kepolisian selaku pihak yang mengamankan selama jalannya proses pemilu.

Berkas dokumen yang diambil berkaitan dengan rekapitulasi dan daftar hadir saat rekap, antara lain, formulir DA, DA2 (Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Dalam Rekap), DA.BA (Berita Acara) dan DA.TT (Tanda Terima Penyerahan Salinan).

Seluruh dokumen yang diambil adalah formulir milik calon presiden (Capres) dan wakil presiden (Wapres).

"Pembukaan kotak suara yang disegel berkaitan perintah dari KPU RI, total ada 18 kotak suara meliputi seluruh kecamatan di Gresik yang telah dibuka. Tujuanya untuk mengambil dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesain perkara perselisihan hasil pemelihan umum,” ujar Ketua KPUD Gresik, Ahmad Roni.

Lanjut Roni, pengambilan dokumen sangat biasa terjadi.

Tidak hanya di Gresik, di Jawa Timur hampir seluruh kota dan kabupaten mendapatkan surat dari KPU RI untuk membuka lagi kotak suara yang disegel.

"Formulir yang berkaitan tentang kronologi rekapitulasi itu yang kita serahkan,” terangnya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Gresik, Imron Rosyadi mengaku saat pembukaan kotak suara tidak ditemukan kecurangan.

"Sudah sesuai PKPU No 4 tahun 2019 dan undang-undang No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Nanti selain formulir, rekomendasi dari Bawaslu juga ikut disertakan sebagai alat bukti dalam penyelesain perkara,” tutupnya.

Penulis: Willy Abraham
Editor: Insani Ursha Jannati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved