Permintaan Ekspor Kereta Api Meningkat, PT INKA Gandeng Kejari Kota Madiun untuk Pendampingan Hukum

PT INKA Menggandeng Kejari Kota Madiun untuk mendapatkan pendampingan hukum seiring tumbuhnya permintaan ekspor kereta api.

Permintaan Ekspor Kereta Api Meningkat, PT INKA Gandeng Kejari Kota Madiun untuk Pendampingan Hukum
surabaya.tribunnews.com/rahadian bagus
Direktur Produksi PT Inka, Bayu Waskito bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun Handoko Setiawan menandatangani kesepakatan bersama terkait pendampingan hukum di aula PT Inka Madiun. 

SURYA.co.id|MADIUN - Pasar ekspor dan permintaan dari dalam negeri PT Industri Kereta Api (INKA) semakin berkembang. Pabrik kereta api berplat merah yang berlokasi Kota Madiun ini sedang mengerjakan pesanan kereta dari Bangladesh, Filipina, dan dalam Indonesia (PT. KAI) tahun ini.

"Tahun ini, PT Inka kami memproduksi untuk pesanan dari Bangladesh sebanyak 250 kereta, Filipina 6 trainset DMU, dan Indonesia (KAI) sebanyak 438 kereta penumpang," kata SM Humas Sekreraris dan Protokoler PT Inka, Hartono, saat ditemui, Rabu (29/5/2019).

Selain itu, PT Inka juga sedang membangun pabrik di Banyuwangi, Jawa Timur. Pabrik baru di Banyuwangi ini akan fokus memproduksi kereta ekspor dan proyek di luar Jawa

Oleh sebab itu, PT Inka menggandeng Kejaksaan Negeri Kota Madiun sebagai pendamping mengenai masalah hukum perdata dan tata usaha negara. Dengan demikian, PT Inka akan didampingi Kejari Kota Madiun dalam setiap permasalahan dan pertimbangan terkait masalah hukum.

Hartono menuturkan, perlindungan hukum maupun pendampingan hukum sangat dibutuhkan PT Inka yang saat ini sedang mengembangkan berbagai bisnis dan ekspansi bisnis di bidang sarana perkeretaapian. Terlebih, saat ini nilai ekspor untuk produksi kereta api setiap tahun terus mengalami peningkatan.

"Kami merasa perlu untuk melakukan kerjasama dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan. Selain itu, kerjasama ini akan meningkatkan efektivitas penanganan atau penyelesaian masalah hukum dalam bidang perdata dan TUN baik dalam maupun di luar pengadilan," katanya.

Sementara itu, Kepala Kejari Kota Madiun, Handoko Setiawan, mengatakan ada beberapa poin yang disepakati dalam kerjasama ini. Di antaranya, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, pendapat hukum, dan pendampingan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta audit hukum di bidang perdata.

Handoko menambahkan, Kejari Kota Madiun juga akan memberikan bantuan hukum maupun masukan-masukan saat PT Inka menghadapi gugatan hukum.

"Dengan kerjasama ini, kami juga akan memberikan jasa hukum di luar penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum, dan pertimbangan hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan kekayaan negara," imbuhnya. 

Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved