PKS dan PBB Mulai Jalin Komunikasi Jajaki Pembentukan Fraksi di DPRD Jatim

SURYA.co.id | SURABAYA - Partai Keadilan Sosial (PKS) bersama Partai Bulan Bintang (PBB) mulai menjalin komunikasi untuk membentuk fraksi di DPRD Jatim.

Hasil rekapitulasi jumlah suara, PKS maupun PBB kemungkinan tak dapat membuat fraksi tanpa adanya 'koalisi' lintas partai.

Peraturan Pemerintah (PP) 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota pasal 120 ayat 3, menjelaskan setiap fraksi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD. Sementara untuk komisi di DPRD Jatim berjumlah lima komisi.

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara untuk DPRD Jatim, PKS baru meloloskan empat kadernya, sementara PBB mendapat satu kursi.

"Jumlah kursi kami memang belum cukup untuk membuat fraksi. Oleh karenanya, secara informal, kami sudah ada komunikasi dengan kawan-kawan di PBB," kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jatim, Arief Hari Setiawan kepada Surya.co.id ketika dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (29/5/2019).

Arief menjadi satu di antara Caleg PKS yang lolos ke DPRD Jatim. Selain Arief yang mewakili Jatim 1 (Surabaya), ada Artono (Jatim V), Dwi Hari Cahyono (Jatim VI), dan Riyadh Rosyadi (Jatim IX) juga lolos ke DPRD Jatim.

Perolehan PKS untuk kursi DPRD Jatim di pemilu 2019 menurun dibandingkan pemilu 2014 yang mendapat 6 kursi. Menurut Arief ada beberapa penyebab penurunan ini.

Pertama, pemilihan legislatif yang berjalan serentak dengan pemilihan presiden dinilai kurang menguntungkan PKS di Jatim.

"Pertarungan di Jatim kami rasa lebih sulit. Apalagi setelah barengan dengan pilpres, masyarakat kurang mempedulikan pileg," katanya.

Selain itu, sistem sainte league sebagai metode perhitungan kursi tiap partai juga dinilai kurang menguntungkan. "Untuk mendapatkan dua kursi, kami harus mendapat tiga kali lipat suara dari yang satu kursi. Tentu, itu tak mudah apalagi untuk partai menengah," katanya.

Hal ini ditambah dengan pemekaran daerah pemilihan (dapil) di Jatim dari yang sebelumnya 11 menjadi 14 dapil.

"Kecuali Surabaya, kami kehilangan kursi di dapil-dapil yang pecah (mekar)," katanya.

Meskipun demikian, PKS berkomitmen untuk tidak mengurangi kualitas kerja anggotanya di parlemen kelak. "Kami tetap pada komitmen awal untuk maksimal berkerja demi mengawal suara rakyat," tegasnya.

Di sisi lain Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PBB Jawa Timur menjelaskan hal senada.

"Kemuningkinan, setelah lebaran kami intensifkan komunikasi. Bisa sambil halal bihalal," kata Ketua DPW PBB Jatim, Mohammad Masduki ketika dikonfirmasi di Surabaya secara terpisah.