Berita Jember

Seruan Ratusan Mahasiswa Persatuan Aktivis Jember dalam Aksi di Gedung DPRD

Ratusan mahasiswa tergabung dalam Persatuan Aktivis Jember menggelar unjuk rasa di bundaran DPRD Jember dan berlanjut di gedung DPRD Jember.

Seruan Ratusan Mahasiswa Persatuan Aktivis Jember dalam Aksi di Gedung DPRD
surya.co.id/sri wahyunik
Ratusan mahasiswa tergabung dalam Persatuan Aktivis Jember menggelar unjuk rasa di bundaran DPRD Jember dan berlanjut di gedung DPRD Jember, Selasa (28/5/2019). 

SURYA.co.id | JEMBER -  Ratusan mahasiswa tergabung dalam Persatuan Aktivis Jember menggelar unjukrasa di bundaran DPRD Jember dan berlanjut di gedung DPRD Jember, Selasa (28/5/2019).

Mereka menyerukan penyelamatan demokrasi Indonesia. Persatuan Aktivis Jember itu terdiri atas tiga organisasi mahasiswa yakni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan Pelajar Islam Indonesia (PII) Jember.

Mereka memulai aksinya dari depan double way Universitas Jember, dan berjalan ke Bundaran DPRD Jember. Mereka membawa sejumlah poster dalam aksi tersebut antara lain antara lain bertuliskan 'Selamatkan Demokrasi Indonesia', 'Segera Rekonsiliasi Selamatkan Demokrasi', 'Usut Tuntas Korban 22 Mei', juga 'Pembatasan Media Sosial sama dengan Pembungkaman'.

Salah satu orator aksi, Andi Saputra menegaskan aksi tersebut tidak untuk mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Penegasan itu dilakukan oleh Andi sampai beberapa kali.

"Kami tegaskan kembali, kami bukan pendukung salah satu Paslon, baik 01 maupun 02. Kami tidak mendukung salah satu Paslon," tegas Andi.

Aksi tersebut, lanjutnya, untuk menyoroti kondisi kebangsaan paska Pemilu 2019. Menurut para aktivis mahasiswa itu, iklim demokrasi di Indonesia sedang tidak sehat. Demokrasi yang tidak sehat itu, kata para mahasiswa itu, ditandai dengan sikap pemerintah yang acuh dan tenang atas meninggalnya ratusan orang penyelenggara Pemilu di Pemilu 2019.

"Juga adanya penutupan akses media selama tiga hari berturut-turut yang bertentangan dengan Pasal 28f UUD 1945," ujar Andi. Andi juga menyebut tindakan represif aparat dalam aksi 21 - 22 Mei 2019 lalu merupakan tragedi memilukan serta mencederai cita-cita demokrasi.

Mereka lantas menyatakan sikap, meminta kepada Mahkamah KOnstitusi (MK) untuk netral dalam sengketa Pilpres 2019. 'Supaya tidak berdasarkan tekanan pendukung Paslon 01 maupun 02," ujarnya.

Kedua, mereka juga menyayangkan tindakan represif aparat yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dalam aksi 21 - 22 Mei. Ketiga, mendesak Kapolri untuk mengusut tuntas dalam kerusuhan aksi 21 - 22 Mei. Ketiga, mendesak pemerintah untuk membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) atas kematian petugas KPPS dan memastikan jaminan pendidikan kepada anak-anak korban.

Keempat, mereka mengecam kebijakan Menkopolhukam dan Menkominfo yang menutup akses media sosial selama tiga hari. Hal tersebut mencederai asas demokrasi serta bentuk pembungkaman terhadap kebebasan dan hak atas informasi yang benar.

Usai beraksi di Bundaran DPRD Jember, mereka mendatangi gedung dewan. Sejumlah perwakilan aktivis mahasiswa ditemui oleh beberapa anggota DPRD Jember. Kembali para aktivis itu menyampaikan tuntutan mereka kepada anggota dewan.

Salah satu anggota dewan yang menemui mereka, Mashuri Hariyanto mengatakan mendukung aspirasi mahasiswa tersebut. "Kami akan mengawal tuntutan teman-teman mahasiswa, dan menyampaikannya. Media juga menyiarkan tuntutan teman-teman mahasiswa ini," ujar politisi PKS tersebut.

Aksi mahasiswa itu mendapat pengawalan ketat dari kepolisian. Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo memimpin langsung pengamanan aksi itu. Kapolres bersama beberapa perwira Polres Jember ikut berjalan kaki dari double way Unej sampai ke gedung dewan.

Atas pengawalan itu, tidak lupa, para aktivis mahasiswa itu memberikan ucapan terimakasihnya kepada kepolisian.

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved