Berita Ponorogo

Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni Larang ASN Terima Parcel saat Lebaran

Menurutnya, sebaiknya parcel diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni Larang ASN Terima Parcel saat Lebaran
surya.co.id/pipit maulidiya
Ilustrasi parcel 

SURYA.co.id | PONOROGO - Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni, mengeluarkan surat edaran kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Ponorogo agar tidak menerima bingkisan lebaran atau parcel.

"Seminggu yang lalu sudah kami surati, intinya tidak boleh menerima parcel. Sesuai dengan imbaun dari KPK," kata Ipong saat dihubungi, Senin (27/5/2019) malam.

Ia menuturkan, surat edaran berisi imbauan kepada ASN agar tidak menerima parcel baru ada tahun ini.

"Kalau larangan menerima parcel baru tahun ini, tahun lalu tidak ada imbauan," katanya.

Ipong mengatakan, dirinya pribadi sudah tiga tahun ini tidak pernah mau menerima parcel.

Menurutnya, sebaiknya parcel diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Ya biar diberikan kepada yang lebih berhak. Saya pernah menerima parcel sekali, pertama kali ketika saya masih awal menjadi bupati tahun 2016. Buat saya pribadi nggak banyak manfaatnya, wong isinya parsel hampir sama," ujarnya.

Ipong menambahkan, apabila ada ASN yang melanggar akan diberikan sanksi kepegawaian.

"Ada, sanksi kepegawaian. Setidaknya teguran," imbuhnya.

Untuk diketahui, pada 8 Mei 2019, lembaga antirasuah KPK, menerbitkan surat imbauan yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah dan juga korporasi di Indonesia.

KPK meminta agar kepala daerah dan korporasi membuat surat edaran berisi larangan bagi pejabat/ASN menerima gratifikasi berupa uang atau bingkisan lebaran.

Dalam surat bernomor B/3957/GTF.00.02/01-13/05/2019, KPK juga meminta pihak korporasi tidak memberikan uang atau parcel kepada pejabat negara.

Namun, apabila Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara dalam keadaan tertentu terpaksa menerima gratifikasi, maka wajib melaporkan kepada KPK dalam 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.

Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Titis Jati Permata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved