Berita Surabaya

Reaksi Dewan terkait Milenial Job Center yang Digagas Pemprov Jatim 

DPRD memberikan usulan terkait konsep keberadaan Milenial Job Center yang digagas pemerintah provinsi Jawa Timur.

Reaksi Dewan terkait Milenial Job Center yang Digagas Pemprov Jatim 
surabaya.tribunnews.com/Samsul Hadi
Wakil Ketua DPRD Jatim Kusnadi. 

SURYA.co.id | SURABAYA - DPRD memberikan usulan terkait konsep keberadaan Milenial Job Center yang digagas pemerintah provinsi Jawa Timur. DPRD Jatim menilai pemrov sebenarnya cukup menggunakan fasilitas yang ada dibandingkan membuat program baru.

Berdasarkan penjelasan Wakil Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, saat ini Jawa Timur telah memiliki program Telecenter.

Program yang digagas di era pemerintahan sebelumnya ini dinilai memiliki persamaan beberapa tujuan dalam hal peningakatan peran wirausaha masyarakat.

"Dibanding membuat pengadaan baru, kami menilai perangkat yang sudah ada tinggal disempurnakan. Tinggal ganti nama saja, sesuai dengan program pemerintahan saat ini," kata Kusnadi ketika dikonfirmasi di Surabaya, Senin (27/5/2019).

Telecenter saat ini berada di bawah kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemrov Jatim. Adapun kegiatan pokok Telecenter ada di bidang sosial di antaranya melakukan pemberdayaan dan pendampingan Kewirausahaan.

Termasuk, dengan mengenalkan berbagai produk Usaha Kecil Menengah (UKM). Di era modern, para penjual dan pembeli tak perlu bertatap muka melainkan cukup dengan menggunakan fasilitas teknologi dengan ditopang ide-ide pemasaran.

"Telecenter itu ide awalnya sederhana. Yakni, untuk memasarkan potensi wilayah masing-masing. Bisa tentang pertanian, pertambangan, pariwisata, dan biasanya tiap daerah berbeda," kata Kusnadi.

Telecenter merupakan program kerjasama yang menggunakan APBD Pemrov Jatim dan pemerintah daerah sehingga tak terpusat di satu kota saja, namun tersebar di 38 kabupaten/kota. Oleh karenanya, telecenter dinilai lebih efektif menjangkau masyarakat dibandingkan Milenial Job Center yang kemungkinan besar hanya ada di Surabaya atau tiap Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) saja.

"Kenapa (Milenial Job Center) harus satu di Surabaya? Kan bisa di daerah-daerah. Padahal, kita sudah punya telecenter di 38 kabupaten/kota. Itu yang sebenarnya bisa dijadikan Milenial Job Center," katanya.

Kusnadi menceritakan bahwa untuk membangun telecenter di seluruh daerah di Jatim, pemerintah membutuhkan waktu sekitar 10 tahun. Karenanya, pemrov diharapkan bersikap bijak dengan memaksimalkan fasilitas yang sudah ada.

"Kalau mengembangkan telecenter, aset yang sudah ada tidak terbuang sia-sia. Sehingga, tinggal menambal mana yang belum sempurna. Kan lebih efektif tinggal membeli dua komputer dibandingkan membeli 10 komputer sekaligus," katanya.

Nantinya, konsep tersebut juga bisa dipadukan dengan program pelatihan kerja yang sudah ada di Balai Latihan Kerja (BLK). "Prinsipnya, kami bukan tidak setuju. Namun, pemrov perlu menyempurnakan ide dan tujuannya supaya tidak ada tumpang tindih dengan program yang sudah ada," katanya.

"Serta, masyarakat yang menjadi sasaran juga bisa memaksimalkan program ini. Bukan justru sebaliknya," kata politisi PDI Perjuangan ini.

Untuk diketahui Pemrov Jatim di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak menggagas program Milenial Job Center. Keberadaan Milenial Job Center berperan dalam mengembangkan karir di bidang usaha yang diminati, misalnya Web design, promosi digital media sosial, fotografi, dan berbagai bidang lainnya.

Milenial Job Center juga akan diisi oleh mentor berpengalaman di bidangnya. Harapannya, program ini akan membuka lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan jumlah wirausaha di Jatim. 

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved