Berita Kota Batu

Pemkot Batu Larang Penggunaan Mobil Dinas Untuk Mudik Lebaran

"Tidak boleh ada kendaraan dinas milik Pemkot Batu yang dibawa mudik. Tanggal 1 Juni besok sudah mulai ditarik," kata Wakil Wali Kota Batu.

Pemkot Batu Larang Penggunaan Mobil Dinas Untuk Mudik Lebaran
surabaya.tribunnews.com/sany eka putri
Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso (kiri), ketika melihat kondisi mobil dinas Kota Batu beberapa waktu lalu. 

Laporan wartawan Tribun Jatim, Aminatus Sofya

SURYA.co.id | KOTA BATU - Pemerintah Kota (Pemkot) Batu melarang penggunaan kendaraan dinas untuk keperluan mudik lebaran. 

Sebagai tindak lanjut, mulai 1 Juni nanti, seluruh kendaraan dinas milik Pemkot Batu wajib dikandangkan di Balai Kota Among Tani hingga 9 Juni 2019.

"Tidak boleh ada kendaraan dinas milik Pemkot Batu yang dibawa mudik. Tanggal 1 Juni besok sudah mulai ditarik," kata Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso, kepada Surya, Senin (27/5/2019).

Ia menambahkan, larangan itu mengacu pada Surat Edaran Nomor 003.2/3975/SJ dan Surat Edaran Nomor 003.2/3976/S yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN-RB.

Dalam surat itu, Kemen PAN RB melarang penggunaan fasilitas kedinasan untuk kepentingan pribadi, seperti menggunakan kendaraan dinas operasional untuk kegiatan mudik.

"Nanti kami terbitkan edaran. Saat masih proses di sekretariat. Tapi yang jelas tidak boleh kendaraan dinas dipakai mudik," katanya.

Punjul mengatakan, opsi menarik kendaraan dinas untuk dikandangkan di Balai Kota Among Tani selama libur lebaran karena alasan keamanan.

Kata dia, akan ada petugas piket yang siaga untuk mengawasi dan merawat kendaraan selama tidak dipakai.

"Awalnya kami ada kebijakan silakan dibawa ke rumah masing-masing agar bisa dipanasi. Tapi karena dia mudik kan tidak mungkin. Jadi tetap di taruh di Balai Kota Among Tani saja," ungkapnya.

Selain melarang penggunaan mobil dinas untuk mudik, Pemkot Batu juga melarang ASN menerima bingkisan lebaran atau parcel. Larangan itu, merupakan tindak lanjut dari surat Edaran KPK B/3956/GTF 00.02/01-13/05/2019 tanggal 8 Mei 2019.

Surat tersebut berisi imbauan tidak menerima bingkisan lebaran atau Idul Fitri.

"Di front office sudah kami pasang larangan memberi dan menerima parcel lebaran. Bisa dilihat di rumah saya, rumah bu Wali dan semuanya tidak ada," katanya.

Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved