Berita Surabaya

Dibantu Kejati Jatim, Aset Pemkot Surabaya di Sidoarjo Akhirnya Kembali Seusai 20 Tahun Sengketa

Setelah 20 tahun sengketa, aset Pemkot Surabaya di Sidoarjo akhirnya kembali setelah dapat bantuan hukum dari Kejati Jatim

Dibantu Kejati Jatim, Aset Pemkot Surabaya di Sidoarjo Akhirnya Kembali Seusai 20 Tahun Sengketa
surya/pipit maulidiya
Wali Kota Risma dan Kepala Kejati Jatim Sunarta setelah menerima kembali aset Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya di Desa Ploso, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo 

SURYA.co.id | SURABAYA - Setelah 20 tahun sengketa, aset Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di Desa Ploso, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo akhirnya kembali. Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menceritakan tanah seluas 7 hektare itu merupakan aset Pemkot Surabaya, namun dikuasai oleh pihak lain.

“Ceritanya kami sudah menyerahkan tanah, tapi mereka tidak menyerahkan tanah kembali (tukar guling),” kata Risma, Senin (27/5/2019) saat menerima kembali aset tersebut di ruang kerjanya bersama Kepala Kejati Jatim Sunarta.

Karena bermasalah, Pemkot meminta bantuan Kejati jatim menjadi pengacara negara untuk pengembalian aset senilai Rp26 miliar itu. Setelah diproses, aset tersebut akhirnya kembali pengelolaannya kepada Pemkot Surabaya.

Wali Kota Risma menyampaikan terima kasih kepada Kejati Jatim yang sudah membantu menjadi pengacara negara.

Sebagai simbolis, aset tersebut diserahkan oleh Kepala Kejati Jatim, Sunarta, bersama jajarannya kepada Wali Kota Risma di Ruang Sidang Balai Kota.

Setelah kembali pengelolaannya kepada Pemkot Surabaya, Risma mengaku belum tahu pasti apa yang akan dilakukan pada aset tersebut, mengingat lokasinya berada di Sidoarjo.

"Kalau yang wilayah Surabaya kita bisa bangun waduk, sekolah, kolam renang untuk anak sekolah, taman dan apapun yang berhubungan dengan kepentingan warga Surabaya. Karena baru saja diserahkan, masih akan kami pikirkan akan digunakan apa. Mengingat lokasinya di Sidoarjo, bisa juga nanti tanahnya kami tukar guling atau bagaimana nanti,” kata Risma.

Kepala Kejati Jatim, Sunarta, menuturkan pengembalian aset kepada Pemkot Surabaya lantaran ada masalah, yaitu tindak pidana korupsi.

Sunarta menyebut lahan seluas 7 hektare itu merupakan barang bukti dan saat ini telah diserahkan kembali kepada Pemkot Surabaya.

“Jadi ini di dalam permasalahan tersebut ada tindak pidana korupsi. Tanah tersebut jadi barang bukti dan diambil oleh negara. Jadi dalam pelaksanaan putusan, tujuh hektare itu diserahkan ke pemkot sebagai pelaksanaan dari putusan pengadilan tinggi,” tandas Sunarta.

Penulis: Pipit Maulidiya
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved