Berita Jember
Wabup Jember Minta Pj Kades Dinginkan Suasana Paska Pemilu 2019
Wakil Bupati Jember, KH Abdul Muqit Arief, meminta penjabat kepala desa (kades) bisa mendeteksi dini persoalan sosial paska Pemilu 2019
SURYA.co.id | JEMBER - Wakil Bupati Jember, KH Abdul Muqit Arief, meminta penjabat kepala desa (kades) bisa mendeteksi dini persoalan sosial di masing-masing desa yang dipimpinnya. Kiai Muqit, panggilan akrab Wabup Jember, berharap tidak ada dampak ikutan paska Pemilu 2019 lalu.
"Terutama paska Pilpres ini, penjabat kepala desa supaya mengantisipasi supaya suasana di desa tidak ikut-ikut panas," ujar Kiai Muqit, Sabtu (25/5/2019).
Karenanya, dia meminta supaya penjabat kades mendeteksi dini indikasi konflik di desa masing-masing.
"Harus ada deteksi awal terhadap potensi konflik, sekecil apapun sehingga langsung bisa berkoordinasi dengan pihak lain," tegas Kiai Muqit.
Wabup Muqit bersyukur suasana paska Pilpres dan Pileg di Jember kondusif.
"Meskipun di nasional sedikit anget, Alhamdulillah di Jember tidak sampai ikut anget. Kondusif," lanjutnya.
Pesan untuk menjaga kondusifitas wilayah terutama paska Pilpres dan Pileg ini disampaikan kepada 25 orang penjabat kepala desa yang dilantiknya, Jumat (24/5/2019) kemarin.
Seperti diberitakan, Pemkab Jember menunjuk 25 orang penjabat (Pj) kepala desa untuk 25 desa di Jember.
Pelantikan Pj kades ini akan secara bertahap dilakukan sampai mencapai 161 orang.
Sebab pada September nanti, 161 desa di Kabupaten Jember menggelar Pilkades serentak.
Mulai April - September nanti akan ada 161 jabatan kades yang kosong secara bertahap karena masa jabatan kades definitif berakhir
| Panitia Angket DPRD Jember Minta LPSK Berli Perlindungan Hukum Untuk Saksi Kunci PBJ |
|
|---|
| Dua Rumah Milik Buruh di Jember Terbakar. Bangunan dan Seisinya Ludes |
|
|---|
| Ombudsman RI Sebut Ada Contoh Tidak Baik Dalam Birokrasi di Jember |
|
|---|
| Polisi Minta Warga Mewaspadai Peredaran Uang Palsu di Musim Pilkada Serentak |
|
|---|
| Ratusan Buruh Jember Tolak Omnibus Law |
|
|---|
