Berita Pasuruan

Selain Jember, Pemkot Pasuruan Gagal Pertahankan Opini WTP, Ini Daftar Catatannya Dari BPK

Pemkot Pasuruan harus puas dengan predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Selain Jember, Pemkot Pasuruan Gagal Pertahankan Opini WTP, Ini Daftar Catatannya Dari BPK
SURYA.co.id/Galih Lintartika
Waki Wali Kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo dan Ketua DPRD Kota Pasuruan Ismail saat menerima LHP atas LKPD Pemkot Pasuruan Tahun Anggaran 2018 di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur. 

SURYA.co.id | PASURUAN  - Carut marut sistem pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan semakin terlihat sangat jelas. Pasca membuat keputusan mutasi kontroversial 147 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dibatalkan karena tidak mengantongi izin dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), kini sebuah fakta baru yang menyeruak.

Fakta ini pun sangat mengejutkan. Sebab, menjadi sejarah bagi Pemkot Pasuruan. Faktanya, Pemkot Pasuruan gagal mempertahankan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah dua tahun berturut - turut dipertahankan sejak tahun 2016.

Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018, Pemkot Pasuruan harus puas dengan predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Ini merupakan sebuah fakta yang menyakitkan bagi Pemkot Pasuruan, sebab opini yang diterima tahun ini WDP bukan WTP.

WDP ini artinya ada beberapa catatan yang diberikan BPK untuk Pemkot Pasuruan dan itu tertuang dalam dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 dari Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Wakil Walikota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo dan Ketua DPRD Kota Pasuruan Ismail menerima secara langsung dokumen LHP atas LKPD tahun anggaran 2018 dari Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Harry Purwaka di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Dari data yang didapatkan SURYA.co.id, pemeriksaan atas LKPD Kota Pasuruan, BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berdampak terhadap kewajaran atas penyajian LKPD. Permasalahan tersebut antara lain, penata usahaan aset tetap belum tertib.

Kedua, Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tidak tepat, Penyajian saldo Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain belum memadai, pemanfaatan Aset Tanah tanpa pengenaan sewa, Kekurangan volume atas paket pekerjaan belanja modal, Realisasi Belanja Daerah atas kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis (PPG) tidak dilakukan secara memadai, realisasi belanja yang menggunakan SP2D LS tidak tepat, penatausahaan persediaan belum tertib dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi.

Wakil Walikota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo secara pribadi menyampaikan terima kasih atas kerjasama selama ini.

Dia menjelaskan permasalahan ini tidak muncul serta merta, dengan penilian Wajar Dengan Pengecualian dari BPK. Ada azas sebab akibat yang berlaku di sini.

Ia menyampaikan, hasil ini merupakan sebuah pelajaran berarti dan menjadi cambuk bagi Pemerintah Kota Pasuruan agar ke depan bisa memperbaikinya dengan baik.

"Penilaian WDP ini sudah kami terima. Dan kami, akan tindak lanjuti rekomendasi dari BPK untuk memperbaiki beberapa catatannya. Ini bukan akhir dari segalanya, kami akan berusaha dan berharap ke depan kita bekerja lebih baik," katanya.

Ketua DPRD Kota Pasuruan Ismail menyampaikan atas nama DPRD Kota Pasuruan, penilaian WDP dari BPK ini akan menjadi semangat bersama dan komitmen antara Pemerintah Kota Pasuruan dengan DPRD Kota Pasuruan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas kerja yang lebih baik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sesuai dengan tata tertib (tatib) DPRD, pihaknya akan menindaklanjuti dengan membentuk panitia kerja dalam jangka waktu dekat ini, karena BPK hanya memberikan waktu 2 minggu setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018.

Ia menyebut, pihaknya akan melakukan sejumlah evaluasi di semua lini. Kata dia, catatan dari BPK akan dijadikan sebuah pedoman untuk membangun Kota Pasuruan lebih baik ke depannya.

"Waktu yang terbatas harus dimaksimalkan kembali untuk meningkatkan kualitas kinerja kita bersama. Ke depan Panitia Kerja akan minta petunjuk dan masukan serta saran BPK terkait hasil temuan tersebut sehingga diharapkan hasilnya bisa meningkatkan pembangunan di Kota Pasuruan," pungkas dia.

Penulis: Imam Taufiq
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved