PMII Gelar Aksi Mengkritisi 100 Hari Kerja Gubernur dan Wagub Jatim

Puluhan mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jember mengkritisi 100 hari kerja pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim

PMII Gelar Aksi Mengkritisi 100 Hari Kerja Gubernur dan Wagub Jatim
surabaya.tribunnews.com/sri wahyunik
mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jember mengkritisi 100 hari kerja pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak. Kritik itu mereka suarakan melalui aksi di DPRD Jember, Jumat (24/5/2019). 

SURYA.co.id | JEMBER - Puluhan mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jember mengkritisi 100 hari kerja pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak. Kritik itu mereka suarakan melalui aksi di DPRD Jember, Jumat (24/5/2019).

Mahasiswa PMII menilai visi dan misi gubernur dan wakil gubernur Jatim itu terindikasi pro tambang.

PMII melihat selama 100 hari kepemimpinan Khofifah dan Emil Dardak tidak menunjukkan sikap yang jelas terhadap industri-industri ekstraktif yang memiliki dampak ekologis pada masyarakat.

"Kami masih mempertanyakan komitmen gubernur untuk menolak aktivitas eksploitasi sumber daya alam. Sebab melihat Visi dan Misi Gubernur Jatim yakni Nawa Bhakti Setya, melalui Jatim Harmoni, gubernur berupaya melakukan integrasi antara berbagai elemen termassuk potensi 51 titik ESDM di Jatim," ujar Baijury, Korlap Aksi PMII.

PMII mengutip data dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) ada 608.193 hektare lahan hutan Jatim kritis akibat eksploitassi pertambangan. Hal ini karena tidak adanya kebijakan yang jelas dan konsisten terkait penataan kawasan dan pengkajian menyeluruh terhadap wilayah yang punya nilai penting terhadap ekologis.

PMII mencontohkan konflik pertambangan Blok Silo Jember yang mengemuka pada era kepemimpinan gubernur sebelumnya. PMII meminta Blok Silo tidak dibuka untuk diwacanakan ditambang.

Melalui aksi itu, mereka juga mengingatkan supaya Gubernur dan Wagub Jatim harus menjamin supaya Jawa Timur aman dari segala bentuk eksploitasi tambang. Mereka juga menuntut Pemprov Jatim merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jatim terkait ketentuan pertambangan.

Aktivis PMII memulai aksinya dari depan double way Universitas Jember. Mereka berjalan kaki ke Bundaran DPRD Jember. Di bundara itu, mereka memulai aksinya dengan penyampaian orasi. Mereka membawa sejumlah poster antara lain bertuliskan 'Visi Gubernur Jatim Terindikasi Pro Tambang', 'Evaluasi 100 Hari Gubernur Jatim', juga 'Tidak Ada Toleransi untuk Eksploitasi Tambang'.

Dari Bundaran DPRD Jember, mereka melanjutkan aksinya ke pelataran DPRD Jember. Mereka kembali menyuarakan aspirasi mereka. Sejumlah anggota DPRD Jember menemui mereka antara lain Ketua KOmisi D DPRD Jember M Hafidi, anggota Komisi A David Handoko Seto, juga anggota Komisi C Mangku Budi.

Ketiga orang itu sepakat dengan mahasiswa tersebut. Mereka berjanji akan meneruskan aspirasi mahasiswa ke DPRD Provinsi Jatim.

"Kami di Fraksi PKB juga sepakat menolak tambang. Sejak awal kami bersama-sama rakyat menyuarakan penolakan terhadap rencana penambangan Blok Silo," tegas Hafidi.

Meskipun aksi hanya diikuti oleh puluhan orang, aksi itu mendapatkan pengawalan ketat dari kepolisian. Sekitar 100-an polisi dari Polres Jember dan Polsek jajaran mengawal aksi tersebut.

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved