PPDB Kisruh, DPRD Kota Malang Usul Kuota Penerimaan Siswa di SMP Negeri Ditambah

DPRD Kota Malang mengusulkan agar pemerintah menambah kuota penerimaan peserta didik di SMP negeri sebagai solusi jangka pendek

PPDB Kisruh, DPRD Kota Malang Usul Kuota Penerimaan Siswa di SMP Negeri Ditambah
surabaya.tribunnews.com/hayu yudha prabowo
Puluhan warga bersma calon siswa dalam audiensi PPDB SMP dengan DPRD Kota Malang dan Dinas Pendidikan Kota Malang di Gedung DPRD Kota Malang, Kamis (23/5/2019). Audiensi dengan wali murid yang gagal mendapatkan sekolah negeri untuk anaknya ini tidak menemukan jalan keluar. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Aminatus Sofya

SURYA.co.id | MALANG - DPRD Kota Malang mengusulkan agar pemerintah menambah kuota penerimaan peserta didik di SMP negeri sebagai solusi jangka pendek atas kisruh penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang tahun ini menggunakan sistem zonasi.

Apabila selama ini setiap kelas hanya diperbolehkan menampung 32 siswa, jumlah tersebut diusulkan ditambah menjadi 36 siswa.

"Sehingga agak sedikit mengurangi keresahan orang tua murid," kata Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Fransiska Rahayu Budiwiarti, Kamis (23/5/2019).

Ia menambahkan penerapan sistem zonasi yang tidak lagi mempertimbangkan nilai ujian sebagai kriteria dinilai tidak manusiawi. Pasalnya kata Fransiska, kuota penerimaan peserta didik di SMP negeri tidak berbanding lurus dengan jumlah lulusan SD.

"Akhirnya sekolah ke swasta. Swasta biaya mahal," ucapnya.

Selain itu, Fransiska menemukan banyak keluhan terkait titik koordinat rumah tidak sesuai sebenarnya. Kesalahan ini, berpengaruh kepada penerimaan peserta didik.

"Artinya zonasi ini tidak dihitung benar oleh pemerintah. Banyak sekali kesalahan titik koordinat dan lain sebagainya," ujarnya.

PPDB SMA/SMK Negeri Jatim Tandai Titik Koordinat Lokasi Rumah saat Pengambilan PIN

Fransiska berjanji melayangkan surat protes kepada Mendikbud Muhadjir Effendy dan meminta Permendikbud Nomor 51 Tahun 2019 direvisi. Menurut dia, tekad pemerintah memeratakan pendidikan merupakan hal bagus namun harus disertai perencanaan matang agar tidak merugikan rakyat.

"Tujuannya bagus untuk pemerataan pendidikan. Tapi instrumennya tidak disiapkan. Maka kami layangkan surat protes agar Permendikbud 51/2019 ini direvisi," pungkasnya.

Halaman
12
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved