Berita Gresik

Pejabat Penerima Uang Hasil Korupsi di BPPKAD Gresik Diminta Mengembalikan, termasuk Ajudan Bupati  

Para pejabat yang diduga menerima uang hasil korupsi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Gresik diminta mengembalikannya.

Pejabat Penerima Uang Hasil Korupsi di BPPKAD Gresik Diminta Mengembalikan, termasuk Ajudan Bupati  
surya.co.id/sugiyono
TEMUI KELUARGA - Terdakwa Mukhtar (baju batik abu-abu) menemui keluarga usai persidangan di pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (23/5/2019). 

SURYA.co.id | GRESIK - Para pejabat yang diduga menerima uang hasil korupsi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik diminta mengembalikannya.

Hal itu diperintahkan Hakim Pengadilan Tindak Pidana korupsi (Tipikor) Surabaya dalam persidangan dengan agenda mendengarkan saksi-saksi, Kamis (23/5/2019), sebagaimana disampaikan Kasi Pidsus Kejari Gresik Andrie Dwi Subianto.

Andri menjelasakan para pejabat yang diminta mengembalikan uang dugaan korupsi tersebut termasuk para ajudan dan staf Bupati Gresik.

"Tadi majelis hakim memerintahkan agar uang yang diterima dari hasil korupsi di BPPKAD diminta untuk dikembalikan," kata Andrie, Kamis (23/5/2019).

Lebih lanjut Andrie menyebutkan bahwa para pejabat yang menerima uang dugaan korupsi di BPPKAD Kabupaten Gresik mulai dari pejabat, asisten, staf Bupati, staf wakil Bupati sampai dengan para sopir.

"Besarnya bervariasi, mulai dari Rp 300 ribu sampai Rp 4 juta," katanya.

Selain mengembalikan uang, majelis hakim pengadilan Tipikor Surabaya meminta agar semua pihak yang terlibat untuk dihadirkan dalam persidangan.

Sebab fakta persidangan banyak pejabat yang disebut oleh terdakwa Mukhtar menerima aliran dana tersebut.

Dari saran tersebut, Andrie mengatakan akan koordinasi dengan Kajari Gresik.

"Saya koordinasi dulu dengan Kajari," katanya.

Sedang penasihat hukum terdakwa Mukhtar, Bagus Sudarmono, menyebutkan bahwa dari keterangan saksi kegiatan korupsi itu sudah berlangsung lama. Termasuk para kepala BPPKAD sebelumnya sudah ada pemotongan dana insentif.

"Semestinya, terdakwa ini hanya melaksanakan atasan. Karena dari keterangan para saksi itu menyebutkan sudah berlangsung lama," kata Bagus.

Dalam kasus OTT di BPPKAD Kabupaten Gresik pada Januari 2019, peniyidik Kejari Gresik telah menemukan uang sebesar Rp 531,623 juta dan menetapkan seorang tersangka tunggal yaitu sekretaris sekaligus Plt Kepala BPPKAD Mukhtar.

Penulis: Willy Abraham
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved