Amien Rais Tuding Polisi Tembak Demonstran, Polri Ungkap Fakta Beda

Wiranto juga meminta Polri menerjunkan Pasukan Asmaul Husna khusus di KPU dan Bawaslu pada 22 Mei 2019, untuk mendinginkan suasana.

"Di KPU dan Bawaslu yang jaga pakai pasukan Asmaul Husna, yang pakai putih-putih. Keluar biaya tidak apa-apa yang penting bisa rangkul-rangkulan, jangan ada pentung-pentungan. Mudah-mudahan tidak ada konflik di sana," harapnya.

Pasukan Asmaul Husna sebelumnya pernah pula mengamankan aksi demonstrasi di depan Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (10/5/2019) pekan lalu.

Pasukan ini pertama kali dibentuk saat mengamankan Aksi Bela Islam 411 dan 212 pada 2016 silam.

Bukannya menenteng senjata, pasukan yang adalah anggota Brimob ini justru melengkapi diri dengan sorban dan peci putih. Sekilas penampilan mereka mirip tokoh agama.

Tim ini terdiri dari anggota Brimob pilihan dari berbagai daerah. Syarat menjadi anggota Asmaul Husna adalah hafal Asmaul Husna.

Mereka juga dituntut memiliki pemahaman agama yang baik dan mampu berzikir.‎

Dalam mengamankan aksi unjuk rasa, pasukan ini akan berbaur dan bersama pengunjuk rasa ikut salat serta berzikir bersama.

Wiranto kemarin membuka sekaligus memberikan pengarahan dalam acara Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019 di Grand Paragon Hotel, Jakarta Barat.

Dalam arahannya, Wiranto menyampaikan rakor ini digelar untuk menghindari terjadinya konflik nasional setelah Pemilu ‎2019. Terlebih jelang 22 Mei 2019 saat rekapitulasi Pemilu 2019, banyak isu soal people power.

"Ini semua membuat masyarakat cemas, oleh karena itu rapat hari ini merupakan satu sinergitas dari pusat dan daerah," jelasnya.

"Dari semua kementerian dan lembaga termasuk yang ada di bawahnya kepolisian, TNI, hingga pemerintah daerah. Ini mensinergikan hal-hal negatif yang mungkin terjadi yang berujung pada konflik sosial," papar Wiranto.

Wiranto menuturkan, pihaknya mengapresiasi Pemilu 2019 sudah selesai dan mendapat apresiasi dari 39 negara.

Namun, sementara ini masih menyisakan masalah dalam hal penghitungan suara, karena masih ada pihak-pihak yang tidak mengakui penghitungan.

Bahkan, ada yang tidak mengakui hasil Pemilu 2019 yang akan diumumkan oleh KPU. Termasuk, ada juga indikasi tidak mau melaporkan kepada lembaga yang sudah ditunjuk, misalnya perselisihan angka jumlah hasil ke MK, tapi melaksanakan dengan tanda kutip people power.

"Polisi dan TNI kan sudah menunjukkan suatu iktikad yang sangat luar biasa, mereka bersatu padu melakukan pengamanan secara maksimal. Sehingga masyarakat tidak perlu takut, khawatir, tenang-tenang saja, jalani kehidupan seperti biasa," imbau Wiranto.

Dia juga mengajak seluruh pimpinan nasional hingga daerah, agar bersama-sama merawat persatuan dan kesatuan bangsa, supaya tidak terjadi konflik sosial. Dia juga meminta ‎semua pihak dapat menerima hasil Pemilu 2019 secara legawa.

"Artinya ya mengakui itu kalau ada masalah-masalah salurkan ke hukum ke lembaga hukum yang sudah disiapkan. Ada MK, DKPP, ada Bawaslu, ada Gakkumdu," ucapnya.

Wiranto Minta Jangan Ada Pengerahan Massa dari Daerah ke Jakarta.

Wiranto pun meminta pejabat di daerah melarang warganya untuk mengikuti ajakan people power di Jakarta pada 22 Mei 2019.

"Bagaimana supaya tidak ada penumpukkan ‎massa? Saudara tolong dari daerah jangan biarkan masyarakat keluar daerah menuju Jakarta," pinta Wiranto.

Wiranto juga mewanti-wanti jangan sampai pejabat di daerah termasuk kepala desa, Kapolsek, Danramil‎, Bhabinkamtibmas, hingga Bhabinsa, tidak bisa membendung warga untuk ke Jakarta.

Artikel ini telah tayang di Tribunsolo.com dengan judul Ingatkan Polisi soal Aksi 22 Mei, Amien Rais: Jangan Main-main, Negara Bisa Bubar Kalau Gini Caranya