Pemprov Jatim Raih Opini WTP Kedelapan Kalinya

Untuk kedelapan kalinya, Pemprov Jawa Timur memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Pemprov Jatim Raih Opini WTP Kedelapan Kalinya
ist/humas pemprov jatim
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menerima LHP BPK RI atas LKPD Provinsi Jatim yang diserahkan oleh Anggota V BPK Isma Yatun saat Sidang Paripurna, di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Selasa (21/5). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Tahun ini Pemprov Jawa Timur kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Opini WTP ini merupakan yang kedelapan kalinya yang diterima Pemprov Jatim berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2018.

LHP BPK RI atas LKPD Provinsi Jatim ini diserahkan oleh anggota V BPK RI, Isma Yatun kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Pimpinan DPRD Jatim saat Sidang Paripurna, di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Selasa (21/5).

Opini WTP ini diraih Pemprov Jatim karena berhasil memenuhi beberapa kriteria, yakni kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian internal, penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, serta pengungkapan yang cukup.

Setelah menerima LHP dari BPK ini, Gubernur Khofifah mengungkapkan bahwa diraihnya opini WTP ini tak lepas dari kerja keras dan komitmen aparatur Pemprov Jatim dalam meningkatkan kinerja, khususnya dalam bidang terkait pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah.

“Kinerja dari OPD di Pemprov Jatim ini sangat banyak disupport dari strong partnership yang terbangun sangat baik antara Pemprov dengan DPRD Jatim,” kata Khofifah.

Menurutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Pemprov Jatim TA 2018, ia meyakini masih terdapat beberapa temuan.

Di antaranya temuan atas Sistem Pengendalian Intern yakni tentang aset tetap di Dinas Pendidikan Jatim hasil serah terima Aset Personil, Prasarana dan Dokumen (P2D), serta temuan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di antaranya tentang pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan Jatim belum sesuai ketentuan.

Terkait temuan aset di Dinas Pendidikan Jatim, Khofifah mengatakan, saat penyerahan Aset P2D tersebut bersamaan dengan proses peralihan kewenangan SMA/SMK ke Pemprov Jatim.

Sementara terkait dana BOS, Khofifah meminta masing-masing SMA/SMK harus memiliki account number. Soal account number ini, dirinya sudah meminta hal ini dikomunikasikan dengan Bank Jatim agar proses pengurusan rekening bisa dipercepat dan disederhanakan.

Halaman
12
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved