Pemilu 2019

PC Muslimat NU Kota Pasuruan Ajak Jaga Kerukunan dan Tolak People Power

Ia mengimbau kepada semua pihak, khususnya Muslimat untuk bisa menerima hasil dari dinamika pesta demokrasi ini.

PC Muslimat NU Kota Pasuruan Ajak Jaga Kerukunan dan Tolak People Power
surya.co.id/galih lintartika
Ketua PC Muslimat NU Kota Pasuruan Sofiah Khusaeri 

SURYA.co.id | PASURUAN - Ketua PC Muslimat NU Kota Pasuruan Sofiah Khusaeri ikut bersuara soal gerakan people power yang akan dilakukan setelah pengumuman hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Kepada SURYA.co.id, ia menyampaikan, hasil ini adalah hasil maksimal kerja keras dari KPU dan Bawaslu.

Ia mengimbau kepada semua pihak, khususnya Muslimat untuk bisa menerima hasil dari dinamika pesta demokrasi ini.

Ia sangat tidak setuju dengan gerakan people Power.

Bagu dia, people power ini nertentangan dengan hukum, dan mengandung unsur inkonstitusional yang dapat memecah belah bangsa.

"Kami semua bersaudara. Kami satu bangsa, Indonesia. Jangan terpecah belah dan jangan bermusuhan dan tetap junjung perdamaian," kata dia, usai kegiatan peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2019, Selasa (21/5/2019).

Ia menyampaikan, dalam momentum kebangkitan nasional ini harusnya bisa menjadi pengingat, bangsa ini adalah bangsa yang satu, selalu bersama-sama meski dalam perbedaan suku, ras, agama, tapi tetap satu.

"Alangkah baiknya jika dalam momen kebangkitan nasional ini, kita tidak membedakan pilihan selama Pilpres kemarin. Kita sudah satu, kita jangam pecah dan harus tetap bersatu," jelasnya.

Ia menerangkan, dalam hal ini, Muslimat NU Kota Pasuruan sudah menolak tegas gerakan people power.

Bagi muslimat NU di Kota Pasuruan, pesta demokrasi sudah selesai, tinggal menunggu hasil pengumuman resmi KPU.

"Jangan jadikan perbedaan kemarin menjadi cikal bakal permusuhan. Jadikan semangat untuk bersatu dan menghormati satu sama lain. belajar dewasa dan legowo menerima apapun keputusannya," jelasnya.

Jika memang terpaksa tidak bisa menerima keputusan ini, ia menyarankan untuk mengajukan sengketa hasil Pilpres ini ke MK.

Ada waktu tiga hari setelah berakhirnya batas waktu pengujian keberatan penetapan hasil Pemilu ke MK.

Jika tidak ada sengketa yang diajukan, maka KPU dapat menetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024.

"Sudah ada mekanisme dan jalur hukumnya yang jelas. Tidak perlu people power, cukup diajukan melalui mekanisme hukum. Semuanya jelas," pungkas dia.

Penulis: Galih Lintartika
Editor: Titis Jati Permata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved