Polisi Jaga Ketat Aksi Tolak Pemilu Curang di Jember

Polisi menjaga ketat aksi damai yang digelar sejumlah elemen di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember di Jl Kalimantan, Jember, Senin (20/5)

Polisi Jaga Ketat Aksi Tolak Pemilu Curang di Jember
surabaya.tribunnews.com/sri wahyunik
Barisan ibu-ibu yang mengikuti aksi tolak pemilu curang di KPU Jember 

SURYA.co.id | JEMBER - Polisi menjaga ketat aksi damai yang digelar sejumlah elemen di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember di Jl Kalimantan, Jember, Senin (20/5/2019).

Sebanyak 300 personel menjaga aksi yang dimulai pukul 13.30 - 15.00 Wib itu.

Ratusan personel diterjunkan karena berdasarkan pemberitahuan yang diterima polisi, jumlah pendemo mencapai 500 orang.

"Karenanya kami terjunkan 300 personel. Kami jaga sesuai prosedur tetap untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan," ujar Kapolres Jember, AKBP Kusworo Wibowo di sela-sela penjagaan aksi itu, Selasa (20/5/2019).

Namun saat aksi berlangsung, jumlah orang yang beraksi kurang lebih berjumlah 50 orang. Puluhan orang itu memulai aksinya dari Bundaran DPRD Jember. Warga dari sejumlah elemen itu berjalan kaki dari kawasan berjarak sekitar 500 meter dari kantor KPU itu.

Dari kawasan itu pula, polisi sudah menutup arus lalu lintas yang melewati KPU Jember. Kapolres Jember bersama sejumlah perwira Polres Jember juga ikut berjalan kaki bersama massa pendemo.

Cegah Keberangkatan Massa Aksi 22 Mei, Polisi Jember Intensifkan Razia

Perwakilan relawan dari Rumah Aspirasi Jember, Imam Taufik menyampaikan sikapnya, mewakili puluhan orang yang ikut berdemo.

Pernyataan sikap itu antara lain, mereka menilai Pemilu 2019 sebagai Pemilu gagal karena sistem dan pelaksanaannya penuh dengan manipulasi, kisruh, kecurangan, ketidakjujuran, dan pemalsuan, juga banyaknya petugas KPPS, Bawaslu dan aparat penjagaan yang meninggal dunia serta sakit.

Karenanya mereka menuntut KPU dan pemerintah untuk membuktikan kejujuran dan transparansi kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Mereka juga menuntut ada sanksi yang tegas kepada pasangan calon yang terbukti secara sah melakukan kecurangan.

"Kami juga mendesak supaya KPU menghentikan proses Situng (Sistem Penghitungan) hasil Pemilu karena tidak merepresentasikan hasil yang sebenarnya dan menghasut opini masyarakat," ujar Imam.

Halaman
12
Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved