Bertia Trenggalek

Beri Serifikat Tanah PTSL, Bupati Trenggalek Pastikan Warga Tak Keluarkan Uang di Luar Kesepakatan

Sebanyak 369 sertifikat tanah diberikan kepada warga dalam program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap atau PTSL Trenggalek

Beri Serifikat Tanah PTSL, Bupati Trenggalek Pastikan Warga Tak Keluarkan Uang di Luar Kesepakatan
surya/aflahul abidin
Plt Bupati Trenggalek M Nur Arifin memberikan sertifikat tanah program PTSL secara simbolis di Desa/Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Senin (20/5/2019). 

SURYA.co.id | TRENGGALEK - Plt Bupati Trenggalek M Nur Arifin menyerahkan sertifikat tanah kepada warga Desa/Kecamatan Watulimo, Senin (20/5/2019). Sebanyak 369 sertifikat tanah diberikan kepada warga dalam program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap atau PTSL.

Sebagian diserahkan secara simbolis oleh pria yang akrab disapa Mas Ipin itu. Kepada warga, Mas Ipin memastikan tak ada pungutan di luar kesepakatan dalam pengurusan sertifikat program tersebut.

Pengurusan sertifikat tanah sebenarnya gratis, hanya saja warga masih harus mengeluarkan uang untuk patok pembatas, pengukuran, dan kebutuhan lain sejenisnya. Di desa itu, warga mengatakan, nilai yang disepakati warga untuk mengurus itu, yakni Rp 350.000.

"Apakah ada yang membayar lebih dari itu? Kalau ada, silakan bilang ke saya," kata dia, kepada warga saat sambutan.

Ratusan warga yang hadir pun kompak menjawab tak ada pungutan selain biaya yang telah disepakati.

Mas Ipin mengimbau, masyarakat yang belum mempunyai sertifikat tanah untuk memanfaatkan program PTSL.

Menurutnya, masyarakat akan lebih mudah ke depannya jika tanah sudah bersertifikat.

Kemudahan itu, misalnya, dalam mengembangkan usaha.

"Ini akan memberi kepastian hak atas tanah. Di Kabupaten Trenggalek, setengah dari total luas adalah milik Perhutani. Banyak sengketa lahan yang mungkin terjadi. Kalau warga nanti ingin memberi peninggalan ke anak-cucu, kalau sudah bersertifikat akan lebih gampang," ujarnya.

Selain itu, Mas Ipin juga mengingatkan agar warga lebih hati-hati.

Warga yang ingin memakai sertifikatnya untuk jaminan pinjaman harus memastikan dapat membayar pinjaman tersebut.

"Kalau sertifikatnya disekolahkan, harus dipastikan bisa lulus," seloroh dia.

Ia menyarankan warga meminjam uang untuk hal-hal yang bersifat produktif, bukan konsumtif.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Trenggalek, Ardi Rahendro, menambahkan ada lima sertifikat yang masih belum diserahkan dalam program itu, yakni empat merupakan tanah wakaf, dan satu masih dalam proses.

"Tapi kalau dari target 38.000 se-Kabupaten, sekarang tinggal sedikit sekali," tandas Ardi.

Penulis: Aflahul Abidin
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved