Berita Probolinggo

Ulama dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Probolinggo Tolak Gerakan People Power

Ulama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Probolinggo menolak adanya gerapan people power pasca Pemilu 2019.

Ulama dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Probolinggo Tolak Gerakan People Power
Istimewa
Para ulama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Probolinggo menyerukan penolakan gerapan People Power pasca Pemilu 2019 

SURYA.co.id | PROBOLINGGO - Ulama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Probolinggo menolak adanya gerakan people power pasca Pemilu 2019. 

Penolakan gerakan people power di Kabupaten Probolinggo disuarakan mulai ormas Nahdlatul Ulama (NU), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB) setempat.

Mustasyar NU Kabupaten Probolinggo, H Hasan Aminuddin menegaskan, pihaknya menolak keras seruan people power.

Hasan Aminuddin mengajak masyarakat untuk tidak terpengaruh dari aksi tersebut serta dan mengajak bersama-sama bersatu menciptakan kedamaian.

Sekertaris MUI Kabupaten Probolinggo, M Yasin juga dengan tegas mengatakan kegiatan people power merupakan tindakan inkonstitusional yang dikhawatirkan dapat menimbulkan gangguan terhadap situasi masyarakat yang kondusif saat ini.

"Hormati rangkaian proses rekapitulasi yang hingga saat ini masih terus berjalan dan dilaksanakan oleh KPU selaku penyelenggara pemilu," kata Yasin, Sabtu (18/5/2019).

Yasin juga mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk tidak terpengaruh atas ajakan people power yang selama ini berkembang.

Ia mengingatkan, pihak-pihak terkait untuk menempuh jalur hukum apabila merasa tidak puas atau mendapati kejanggalan atas proses Pemilu 2019.

"Aksi people power tidak menjadi solusi atau jawaban atas proses pemilu serentak di tahun 2019 ini," jelasnya.

Sedangkan Ketua Forum Kerukunan Ummat Beragam (FKUB) Kabupaten Probolinggo, Idrus Ali menyatakan, bagi pihak yang dirugikan sebaiknya menempuh jalur hukum sesuai mekanisme yang ada.

"Kalau merasa dirugikan, silahkan tempuh jalur hukum sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku sehingga memperoleh suatu kepastian yang jelas," ucap Idrus.

Editor: Fatkhul Alami
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved