Massa Ratu Adil Demo Bawaslu Jatim Minta Situng KPU Dihentikan dan Capres Ini Didiskualifikasi

SURYA.co.id | SURABAYA - Kelompok aksi yang mengatasnamakan 'Rakyat Bersatu untuk Pemilu Jujur dan Adil' (Ratu Adil) mendatangi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur, Rabu (15/5/2019).

Mereka menyampaikan sembilan tuntutan yang disebut sembilan amanat penderitaan rakyat (Ampera) pada acara yang diikuti ratusan massa peserta dari berbagai organisasi ini.

Tiba di lokasi sekitar pukul 13.00 WIB, massa membawa berbagai atribut. Di antaranya ada yang mengenakan pakaian bertuliskan Front Pembela Islam (FPI), ikat kepala dengan bertuliskan kalimat tauhid, hingga beberapa spanduk.

Satu di antara tuntutan ini adalah untuk mendiskualifikasi Calon Presiden (Capres) yang menggunakan fasilitas negara dan menguntungkan diri sendiri.

"Kami menuntut diskualifikasi Capres yang melanggar dan menggunakan fasilitas negara," kata Moch Shufie Safii, Korlap Aksi Ratu Adil, saat dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (15/5/2019).

Namun, ia tak menyebut capres yang mana yang ia maksudkan. Ia hanya menegaskan bahwa aksi ini menuntut Bawaslu bersikap adil dan jujur.

"Kita nggak ada urusan mendukung salah satu paslon. Kami meminta pemilu berjalan jujur. Kalau memang Jokowi menang dengan jujur, akan kami akui. Begitu sebaliknya, kami akui Prabowo menang kalau menang secara jujur," tegasnya.

Tak hanya itu, ia juga meminta Bawaslu untuk merekomendasikan penghentian sistem perhitungan (situng) KPU. Sebab, Situng KPU dinilai telah menyebarkan berita hoax akibat angka input yang salah dengan sengaja.

Termasuk, dengan mengaudit investigatif terhadap KPU atas pelaksanaan pemilu yang dinilai berjalan amburadul.

"Banyak sekali laporan kecurangan yang kami temukan hampir di seluruh wilayah. Baik berupa kecurangan, penggelembungan, dan sebagainya dan ini se-Jatim," katanya.

Massa juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan audit terhadap KPU. "Kami meminta KPK mengaudit anggaran pemilu. Sebab, pemilu kali ini menggunakan uang rakyat yang cukup besar, senilai Rp24,8 triliun," katanya.

Pihaknya melakukan aksi ini sebab Bawaslu dinilai sebagai satu-satunya penyelenggara pemilu yang masih bersikap netral.

"Sebagai rakyat, kami akan berada di belakang Bawaslu. Bawaslu menjadi satu-satunya penyelenggara yang masih dipercaya oleh rakyat," katanya.

Di dalam waktu dekat pihaknya akan menambah bukti laporan tersebut ke Bawaslu.