Berita Gresik

Sikap Kiai dan Tokoh Agama Gresik Atas Seruan People Power Pasca Pemilu 2019

Ketua MUI Gresik KH. Mansoer Shodiq berharap seluruh pihak pendukung capres cawapres untuk bersedia menunggu dan menerima hasil yang diputuskan KPU

Sikap Kiai dan Tokoh Agama Gresik Atas Seruan People Power Pasca Pemilu 2019
Surabaya.Tribunnews.com/Willy Abraham
Tokoh agama Kabupaten Gresik sepakat tolak seruan People Power, Selasa (14/5/2019). 

SURYA.co.id | GRESIK - Sejumlah tokoh agama serta masyarakat Kabupaten Gresik sepakat menolak seruan adanya gerakan people power terkait memanasnya situasi politik pasca Pemilu 2019.

Seruan people power tersebut diklaim sebagai upaya mengecam dugaan kecurangan selama Pemilu 2019.

Menanggapi hal tersebut sejumlah tokoh, seperti Ketua MUI Gresik KH. Mansoer Shodiq, Ketua PC NU Gresik KH. Moh. Chusnan Ali, Ketua LDII Kabupaten Gresik KH. Abdul Muis dan Ketua Forum keberagaman Kabupaten Gresik, Joko Pratomo sepakat menjaga perdamaian dan persatuan umat pasca Pilpres 2019 di wilayah Kabupaten Gresik.

Ketua MUI Gresik KH. Mansoer Shodiq berharap kepada seluruh pihak pendukung pasangan capres cawapres untuk bersedia menunggu dan menerima hasil yang diputuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Seluruh pihak pendukung pasangan capres-cawapres bersedia menunggu dan menerima hasil resmi dari KPU," ujarnya, Selasa (14/5/2019).

KH Mansoer Shodiq turut menghimbau agar tidak ada gerakan-gerakan yang mengganggu kondusifitas, mengintimidasi atau melakukan aksi-aksi yang dilakukan untuk membangun opini yang boleh jadi tidak berdasarkan fakta yang menyesatkan publik.

" Demi terjaganya kondusifitas wilayah tetap aman dan kondusif, Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Gresik untuk tidak ikut dalam gerakan people power. Masyarakat harus bersatu menjaga ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Wathoniyah usai Pemilu ini. Siapa pun pemimpinnya, kita harus mendukung, semoga dapat membawa bangsa ini lebih maju," terangnya.

Menurutnya, jika salah satu pihak merasa keberatan terhadap hasil penghitungan, ada mekanisme yang dapat ditempuh. Yakni gugatan melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

"Perbedaan pilihan adalah hal biasa dalam demokrasi," tutupnya. 

Jadwal Buka Puasa 14 Mei 2019 Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang & 7 Makanan Baik untuk Berbuka

Penulis: Willy Abraham
Editor: Fatkhul Alami
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved