Berita Pasuruan

Plt Wali Kota Pasuruan Gugurkan SK Mutasi 147 Pejabat, Ini Penjelasannya

Plt Wali Kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo akhirnya menggugurkan keputusan mutasi 147 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Pasuruan

Plt Wali Kota Pasuruan Gugurkan SK Mutasi 147 Pejabat, Ini Penjelasannya
surabaya.tribunnews.com
Plt Wali Kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo 

SURYA.co.id | PASURUAN  - Plt Wali Kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo akhirnya menggugurkan keputusan mutasi 147 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan.

Keputusan pengguguran SK mutasi 147 ASN ini disampaikannya secara langsung di Gedung Pemkot Pasuruan, Selasa (14/5/2019) siang dalam acara jumpa pers yang membahas soal mutasi ASN tersebut.

Teno, sapaan akrab Plt Wali Kota Pasuruan ini mengakui adanya cacat prosedur dalam mutasi kemarin, termasuk sampai pelantikan pejabat yang dimutasi.

Sekadar diketahui, Teno melantik 147 ASN pada 29 April 2019 lalu. Setelah pelantikan, banyak pihak yang menanggapi, termasuk dari kalangan DPRD Kota Pasuruan yang menganggap bahwa Teno tergesa - gesa melakukan mutasi.

Sebelumnya, Teno sempat mengklaim bahwa pihaknya sudah mendapatkan izin Kemendagri untuk melakukan mutasi ini. Tapi, dalam keterangan pers hari ini, Teno menganulirnya.

Ia menyebut, SK mutasi kemarin dicabut dan surat pencabutannya sudah ditandanganinya. Artinya, para pejabat yang dimutasi kemarin gugur.

"Unprosedural. Sebenarnya, kami sudah mendapatkan izin lisan dari Kemendagri, makanya kami lantik para ASN ini. Ternyata, belum sesuai prosedur, karena surat tertulisnya belum turun. Baru turun 8 Mei kemarin, dengan ini kami anulir pelantikan 29 April kemarin," katanya.

Ia menjelaskan, penganuliran ini bukan berarti tidak ada mutasi. Kata dia, mutasi 147 ASN ini akan dilakukan, sebab sudah ada izin tertulis dari Kemendagri yang keluar 8 Mei kemarin. Nantinya, akan ada pelantikan ulang 147 ASN yang dianulir dari pelantikan kemarin.

"Posisinya tetap dan jumlahnya pun tidak berubah. Cuma karena kemarin belum memenuhi prosedur, makanya kami gugurkan dulu. Nanti, akan kami lantik lagi sesuai dengan izin dari Kemendagri. Untuk waktunya kapan, akan kami sesuaikan kembali. Kami juga akan meninjau ulang," pungkas dia.

Penulis: Galih Lintartika
Editor: Fatkhul Alami
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved