Pemilu 2019

Pemilu 2019 Usai, MUI Tuban Tegaskan Tak Perlu People Power

Masyarakat harus mempercayakan hasil pemilu kepada lembaga yang membidangi, dalam hal ini KPU maupun Bawaslu.

Pemilu 2019 Usai, MUI Tuban Tegaskan Tak Perlu People Power
surya.co.id/m sudarsono
Ketua MUI Kabupaten Tuban, KH. Abdul Matin Djawahir saat berada di kediamannya, di Ponpes Sunan Bejagung 

SURYA.co.id | TUBAN - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tuban merespon isu people power yang terus digiring oleh sekelompok orang.

People power yang terus dihembuskan untuk menanggapi hasil pemilu dinilai tidak tepat dan dapat menyebabkan gesekan di masyarakat.

Ketua MUI Kabupaten Tuban, KH. Abdul Matin Djawahir mengatakan, masyarakat harus mempercayakan hasil pemilu kepada lembaga yang membidangi, dalam hal ini KPU maupun Bawaslu.

Pemilihan yang sudah selesai ini jangan sampai membuat masyarakat terpengaruh, untuk melakukan kegiatan yang inkonstitusional atau melanggar undang-undang.

"Kita jangan ikut people power yang terus didengungkan, itu tidak perlu. Kita percayakan hasilnya kepada KPU dan Bawaslu," ujar Kyai Matin sapaan akrab ketua MUI Kabupaten Tuban, Selasa (14/5/2019).

Lebih lanjut dia menjelaskan, gerakan people power itu bisa membuat gejolak di masyarakat, yang bisa menyebabkan retaknya hubungan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, hal itu tidak perlu dilakukan. Masyarakat tidak perlu ikut untuk kegiatan yang melanggar aturan, seperti people power.

"Tidak usah ikut people power, itu tidak perlu dilakukan karena inkonstitusional," ujar pria yang juga Pengasuh Ponpes Sunan Bejagung ini.

Sekadar diketahui, berdasarkan jadwal penghitungan secara nasional di tingkat KPU akan dilakukan pada 25 April hingga 22 Mei 2019.

Penulis: M. Sudarsono
Editor: Titis Jati Permata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved