Berita Trenggalek

Mantan Bupati Trenggalek Soeharto Ditahan karena Kasus Pembelian Mesin Cetak Rusak Rp 10,8 M

Bupati Trenggalek periode 2005-2010, Soeharto ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek, Selasa (14/5/2019).

Mantan Bupati Trenggalek Soeharto Ditahan karena Kasus Pembelian Mesin Cetak Rusak Rp 10,8 M
surabaya.tribunnews.com/Aflahul Abidin
Soeharto (kiri) saat hendak dibawa ke tahanan dari Kantor Kejaksaan Negeri Trenggalek, Selasa (14/5/2019). 

SURYA.co.id | TRENGGALEK  - Bupati Trenggalek periode 2005-2010, Soeharto ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek, Selasa (14/5/2019).

Penahanan dilakukan setelah Soeharto ditetapkan sebagai tersangka kasus penyertaan modal pada Perusahaan Dasar Aneka Usaha (PDAU) ketika masih menjabat sebagai orang nomor satu di Trenggalek.

Sebelum ditahan, Soeharto sempat diperkisa selama kurang lebih 5 jam di kantor Kejari Trenggalek. Sebelum ini, ia sudah diperkisa dua kali sebagai saksi kasus yang sama.

"Ini tersangkut perkara penyertaan modal pada PDAU BUMD, yaitu pembelian mesin cetak seharga Rp 10,8 miliar. Namun, mesin yang dibeli merupakan mesin dalam kondisi rusak," kata Kepala Kejari Trenggalek Lulus Mustofa, Selasa (14/5/2019).

Awalnya, pembelian mesin cetak atas permintaan kerja sama seorang petinggi perusahaan media kepada Soeharto itu untuk membuat percetakan.

Permintaan kerja sama itu lantaran petinggi media tersebut mengetahui suatu kasus yang menyangkut Soeharto. Soeharto lalu ditakut-takuti.

"Itu melalui beberapa oknum. Yang Insyaallah ke depan akan kami tindaklanjuti," kata Lulus.

Mesin yang dibeli itu merupakan mesin cetak dari perusahaan media. Kondisinya sudah tak layak digunakan.

"Tidak bisa dipakai untuk mencetak, gambarnya dobel, hurufnya juga dobel," tuturnya.

Pengadaan mesin percetakan itu tidak melalui proses lelang. Total kerugian negara atas kejadian itu, kata Lulus, senilai Rp 7,31 miliar.

Pasal yang disangkakan Kejari, yakni pasal 2 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 3 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan pasal 9 UU tindak pidana korupsi Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

"Ancamannya seumur hidup. Paling lama 20 tahun. Paling singkat 4 tahun. Denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 100 miliar," tutur Tulus.

Kasus ini bukan perkara hukum pertama bagi Soeharto. Pada 2015, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya memvonis Soeharto 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan.

Itu terkait kasus proyek pipanisasi PDAM 2007 senilai Rp 4,5 miliar. 

Penulis: Aflahul Abidin
Editor: Fatkhul Alami
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved