Berita Madiun

Tokoh-tokoh Agama di Kota Madiun Imbau Masyarakat Tolak People Power

Seruan menolak people power terus mengalir dari berbagai daerah di. termasuk di Kota Madiun, seruan menolak people power datang dari para tokoh agama.

Tokoh-tokoh Agama di Kota Madiun Imbau Masyarakat Tolak People Power
surya.co.id/rahadian bagus priambodo
Ketua FKUB Kota Madiun M Dahlan 

SURYA.co.id|MADIUN - Seruan menolak people power terus mengalir dari berbagai daerah di jawa Timur. Di Kota Madiun, seruan untuk menolak people power dan tindakan-tindakan inskontitusional lainnya yang berniat menolak hasil Pemilu 2019, juga disampaikan oleh para tokoh agama

Ketua FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kota Madiun, M Dahlan, mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan ajakan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan.

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Madiun. Menjelang ditetapkannya presiden dan wakil presiden, hasil dari Pemilu pada 17 April 2019, hendaknya tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan untuk mengadakan people power. Sebab pemilu sudah dilaksanakan secara demokratis sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,"katanya, Senin (13/5/2019).

Ia mengimbau kepada masyarakat Kota Madiun agar mempercayakan pelaksanaan tahapan pemilu ini kepada KPU dan Bawaslu RI.

Bagi yang merasa dicurangi dapat menempuh melalui jalur hukum yang berlaku yang tidak melanggar inkonstitusional.

"Mari kita serahkan sepenuhnya, kepada mekanisme yang sudah ada, dan bisa menerima hasil ketetapan yang akan disampaikan pada 22 Mei 2019," katanya.

PWNU Jatim Sebut Gerakan People Power itu Premasnisme Politik: Masyarakat Jangan Terpancing

Plt Wali Kota Pasuruan Ajak Warga Menolak Gerakan People Power

Tokoh Keagamaan di Trenggalek Kompak Tolak Gerakan People Power: Bela Kesatuan NKRI

Begitu juga dikatakan oleh Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Madiun, Mashud. Ia mengatakan kepada seluruh tokoh lintas agama di Kota Madiun agar tidak terpancing dengan isu tersebut.

Sebaliknya, dia menyarankan agar masyarakat bijak menyikapi persoalan politik nasional.

“Percayakan tugas ini kepada KPU dan Bawaslu. Biarkan mereka bekerja sesuai dengan tupoksi mereka,” katanya.

Mashud menambahkan, jangan sampai karena hanya perbedaan pilihan politik, hubungan persatuan antar kelompok masyarakat kemudian terpecah.

“Kami mengharpkan masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan adanya isu-isu people power. Jangan sampai bulan Ramadan ini kemudian dikotori dengan pertikaian politik,” imbuhnya. 

Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved