Desain Ibu Kota Negara yang Baru Sudah Disiapkan, Sudah Pasti Ibu Kota Negara Bakal Dipindahkan?

Ibu Kota Negara dipastikan akan pindah? lokasi pasti dari ibu kota baru harus sudah ditentukan pada 2019 ini

Desain Ibu Kota Negara yang Baru Sudah Disiapkan, Sudah Pasti Ibu Kota Negara Bakal Dipindahkan?
Kontan/Fransiskus Simbolon
Menteri Perencanaan Pembangunan Negara (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro 

SURYA.co.id - Realisasi tentang pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta sepertinya bakal segera dilaksanakan.

Pasalnya, beberapa hari terakhir Presiden Joko Widodo sudah mengunjungi beberapa daerah di Pulau Kalimantan yang dianggap berpotensi menjadi ibu kota baru dari Indonesia.

Seperti yang dilansir dari artikel di Kompas.com dengan judul "Jokowi Bakal Pindahkan Ibu Kota dari Jakarta, Bagaimana Alurnya?" Menteri Perencanaan Pembangunan Negara (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, setidaknya lokasi pasti dari ibu kota baru harus sudah ditentukan pada 2019 ini.

"Yang pasti 2019 ini semua kajian sudah selesai dan yang paling penting sudah ada keputusan," ujar Bambang di Kantor Staf Presiden di Jakarta, Senin (13/5/2019).

Saat ini, terdapat dua wilayah yang menjadi kandidat kuat ibu kota baru, yaitu di kawasan Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur serta Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah.

Bambang mengatakan, setelah lokasi ibu kota baru sudah pasti, pemerintah bersama DPR bakal menggodok produk hukum yang diperlukan untuk mematangkan rencana pemindahan ibu kota.

"Proses berikutnya langsung konsultasi dengan DPR untuk bersama-sama menyepakati bentuk produk hukum apa yang diperlukan misalnya undang-undang maka langsung disiapkan rancangan undang-undangnya, lalu membahas, RUU tersebut merevisi undang-undang DKI Jakarta atau benar-benar undang-undang baru," ujar dia.

"Ini tentunya akan di periode 2019 sampai 2020," imbuhnya.

Pada 2020, yang perlu dipersiapkan adalah kesiapan lahan yang status tanah yang akan digunakan, juga menyiapkan berbagai infrastruktur dasar termasuk konektivitas dengan kota-kota di sekitar lokasi ibu kota baru.

Bambang mengatakan, agar pembangunan ibu kota baru berjalan secara efisien, seharusnya terdapat otoritas yang memegang kendali dari pembangunan awal hingga beroperasinya infrastruktur baru.

Halaman
12
Editor: Cak Sur
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved